PAYAKUMBUH, – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang yang membatalkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dua anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh menjadi perhatian serius terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Afviandi, S.Pt., Dt. Itam,saat dihubungi awak media pada Jum,at siang (13/11/2026) menilai putusan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya Kuasa Pemilik Modal (KPM), agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan strategis.
Menurutnya, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus berlandaskan aturan hukum yang jelas, melalui prosedur yang benar, serta mempertimbangkan konsekuensi terhadap pihak-pihak yang terdampak.
Putusan PTUN Padang Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG menyatakan batal SK KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang pemberhentian Hendri Wanto, S.Sos., dan Wahyudi Thamrin, S.H., M.H., dari jabatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Sago.
Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukan kedua penggugat hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Afviandi menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, sebab keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah tidak boleh diambil tanpa pertimbangan hukum yang matang.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD berkepentingan memastikan tata kelola BUMD berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang dapat merugikan kepentingan daerah.
Menurutnya, KPM perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan penerbitan SK pemberhentian tersebut, terlebih setelah pengadilan menyatakan keputusan itu cacat secara prosedur maupun substansi.
Persoalan ini juga menyangkut wibawa hukum dan tanggung jawab pejabat publik. Hak untuk menempuh upaya hukum banding memang dijamin undang-undang, tetapi setiap proses hukum harus tetap dihormati.
DPRD perlu mendapatkan penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh KPM setelah putusan tersebut, termasuk bagaimana pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam amar putusan sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai persoalan internal perusahaan daerah justru berkepanjangan dan mengganggu konsentrasi manajemen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Afviandi juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme pengelolaan PDAM Tirta Sago. Menurutnya, perusahaan daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, bukan tersandera oleh persoalan kebijakan internal yang berujung sengketa hukum.
Masyarakat membutuhkan pelayanan air bersih yang baik, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Karena itu, setiap kebijakan terhadap perusahaan daerah harus memperhatikan kepastian hukum sekaligus keberlangsungan pelayanan publik.
Ia berharap persoalan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PDAM Tirta Sago, sehingga ke depan setiap keputusan dapat diambil secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.(rio)
