Payakumbuh — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tak hanya menjadi seremoni tahunan. Ketua Fraksi PKB DPRD Payakumbuh, Afiandi, S.Pt., Dt. Itam, justru menyoroti masih adanya persoalan mendasar di sektor pendidikan yang dinilai belum tertangani secara serius.
Sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Payakumbuh, Afiandi menegaskan bahwa kualitas pendidikan di daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan fasilitas, kesejahteraan guru, hingga belum meratanya akses pendidikan yang layak.
“Hardiknas jangan sekadar seremoni. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal pemerataan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” tegas Afiandi, Sabtu, (2/5/2026).
Ia menyoroti bahwa di lapangan masih ditemukan persoalan klasik seperti keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya dukungan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan sekolah dan guru.
Menurutnya, program-program pendidikan yang digaungkan selama ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar berdampak.
“Jangan sampai slogan ‘Merdeka Belajar’ hanya jadi jargon. Harus ada implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh siswa dan guru,” ujarnya.
Afiandi juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap persoalan pendidikan, termasuk memastikan hak-hak tenaga pendidik terpenuhi tanpa alasan teknis yang berlarut.
Ia menegaskan, pendidikan adalah sektor strategis yang menentukan masa depan daerah, sehingga membutuhkan keberpihakan kebijakan yang jelas dan terukur.
“Kalau pendidikan tidak jadi prioritas serius, kita akan tertinggal. Ini bukan sekadar program, tapi investasi masa depan,” katanya.
Momentum Hardiknas 2026, lanjut Afiandi, harus menjadi titik balik untuk memperbaiki arah kebijakan pendidikan agar lebih adil, merata, dan berkualitas.(rio)
