PAYAKUMBUH, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Payakumbuh memberikan sejumlah catatan penting dan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027.
Melalui juru bicaranya, Heri Iswandi, S.E., Dt. Rajo Muntiko Alam, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan dan rutinitas belanja pemerintah, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pendapat akhir Fraksi PKS yang disampaikan pada rapat paripurna, Senin (9/11/2026), terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian serius, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM dan pertanian, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Heri Iswandi menyampaikan, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, digitalisasi sistem pendapatan parkir dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya juga perlu dilakukan agar potensi keuangan daerah tidak terabaikan.
Tak hanya persoalan pendapatan, Fraksi PKS juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaksanakan kegiatan dan belanja sejak semester pertama.
Menurut Fraksi PKS, penumpukan kegiatan pada akhir tahun harus dihindari karena berpotensi menghambat pelaksanaan program dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
“Efektivitas belanja sedapat mungkin harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian salah satu penekanan dalam pendapat akhir Fraksi PKS.
Salah satu poin yang mendapat perhatian Fraksi PKS adalah pembangunan Pasar Ibuh Barat. Dengan besarnya anggaran APBD yang dialokasikan, pembangunan pasar tersebut diminta benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan dampak signifikan bagi pedagang, pelanggan, serta masyarakat secara umum.
Fraksi PKS mengingatkan, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang rakyat tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mengevaluasi keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu). Jika terdapat fasilitas yang dinilai belum maksimal, pemerintah diminta mempertimbangkan pengalihfungsian untuk aktivitas pelayanan atau kebutuhan masyarakat lainnya.
Dalam sektor kesejahteraan, Fraksi PKS meminta pemerintah memprioritaskan program pengentasan kemiskinan serta bantuan sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Penguatan UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lainnya juga harus menjadi perhatian. Khusus sektor pertanian, pemerintah didorong memberikan bantuan bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan irigasi guna meningkatkan produktivitas.
Fraksi PKS turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pada bagian sikap politiknya, Fraksi PKS mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD 2027, termasuk Badan Anggaran, TAPD, komisi-komisi, dan seluruh fraksi DPRD Kota Payakumbuh.
Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi, Badan Anggaran, serta internal fraksi, Fraksi PKS akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi yang diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Payakumbuh.
Pesan Fraksi PKS jelas: APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk meningkatkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran setiap tahunnya.(rio)
