PAYAKUMBUH, – Sikap tegas ditunjukkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Payakumbuh dalam menyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi PAN secara terbuka menyatakan menolak alokasi anggaran sebesar Rp34 miliar untuk pembangunan atau revitalisasi Pasar Ibuh Barat.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Payakumbuh, Firman Salasa Dt. Paduko Tuan, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terutama di tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang perlu diperhitungkan secara matang.
Dalam pendapat akhir Fraksi PAN tertanggal 9 November 2026, alokasi anggaran Rp34 miliar tersebut dinilai berpotensi membebani APBD. Apalagi, masih terdapat persoalan mendasar yang dianggap jauh lebih mendesak dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Firman Salasa Dt. Paduko Tuan mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat pembangunan di Kota Payakumbuh. Namun, setiap kebijakan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menurutnya, pembangunan Pasar Ibuh Barat belum menjadi prioritas utama masyarakat Kota Payakumbuh saat ini. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali rencana tersebut dan mempertimbangkan penggunaan anggaran untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Fraksi PAN adalah nasib ratusan pedagang Pasar Tradisional Blok Barat yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran pada 26 Agustus 2025.
Hingga saat ini, kepastian pembangunan kembali pasar tersebut menjadi persoalan penting yang tidak boleh dikesampingkan. Ratusan pedagang membutuhkan kepastian tempat berusaha agar aktivitas ekonomi dan penghidupan keluarga mereka dapat kembali berjalan.
Fraksi PAN menilai sangat penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menempatkan pemulihan ekonomi para pedagang korban kebakaran sebagai prioritas utama.
Jangan sampai pemerintah terlalu fokus pada rencana pembangunan dengan anggaran besar, sementara persoalan masyarakat kecil yang kehilangan sumber mata pencaharian belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Atas dasar itu, Firman dan Fraksi PAN meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tidak melaksanakan dan menunda alokasi anggaran pembangunan Pasar Ibuh Barat dalam APBD 2027.
Fraksi PAN juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD membahas kembali pengalihan anggaran Rp34 miliar tersebut untuk kegiatan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah didorong mengupayakan pendanaan melalui APBN untuk revitalisasi Pasar Ibuh Barat agar tidak membebani keuangan daerah.
Sikap Fraksi PAN ini menjadi pesan tegas bahwa kebijakan pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya proyek dan anggaran. Lebih penting dari itu adalah memastikan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak mendapatkan perhatian.
Pasar bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, kepastian nasib pedagang Pasar Blok Barat seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PAN menyatakan menyetujui Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap penetapan, dengan pengecualian secara tegas menolak pembangunan Pasar Ibuh Barat.(rio)
