PAYAKUMBUH, – Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Payakumbuh memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Salah satu sikap paling tegas yang disampaikan adalah penolakan atau belum disetujuinya rencana pembangunan Pasar Ibuh Barat sebelum seluruh pertimbangan dan catatan fraksi dipenuhi.
Sikap tersebut tertuang dalam Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026), dengan Afviandi, S.Pt., Dt. Itam selaku Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKB mengingatkan Pemerintah Kota Payakumbuh agar tidak gegabah menentukan prioritas pembangunan, terutama ketika kemampuan keuangan daerah masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan mendasar masyarakat.
Fraksi PKB menilai pembangunan Pasar Ibuh Barat membutuhkan anggaran cukup besar. Karena itu, pemerintah diminta mengkaji secara komprehensif kemampuan fiskal daerah serta dampaknya terhadap pembiayaan program pembangunan lainnya.
Jangan sampai satu proyek menyerap kemampuan fiskal daerah, sementara kebutuhan masyarakat lainnya justru terabaikan.
Fraksi PKB pada prinsipnya tidak mempersoalkan pembangunan Pasar Ibuh Barat apabila pembiayaannya bersumber dari APBN atau dukungan pemerintah pusat sehingga tidak terlalu membebani APBD Kota Payakumbuh.
Tak hanya Pasar Ibuh Barat, Fraksi PKB juga menyoroti rencana pembangunan kembali Pasar Payakumbuh pascakebakaran. Persoalan tanah ulayat dinilai tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata karena menyangkut hak masyarakat adat dan kepastian hukum.
Pembangunan yang menggunakan uang rakyat, menurut Fraksi PKB, harus berdiri di atas landasan hukum yang kuat. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memulihkan aktivitas ekonomi justru melahirkan persoalan hukum baru atau memperpanjang konflik.
Catatan kritis lainnya menyasar pembayaran bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang hingga kini masih tertunda.
Fraksi PKB meminta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga segera menuntaskan pembayaran sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Para atlet dan pelatih yang telah berjuang membawa nama baik Kota Payakumbuh dinilai layak mendapatkan perhatian dan penghargaan pemerintah.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB juga mengingatkan agar persoalan penganggaran gaji guru honorer tidak kembali terulang seperti tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah diminta memastikan hak tenaga pendidik dianggarkan secara cermat. Jangan sampai guru yang telah menjalankan tugas mendidik generasi penerus justru menghadapi ketidakpastian pembayaran penghasilan.
Fraksi PKB turut mendorong pengalokasian beasiswa bagi santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan keagamaan.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKB juga menekankan bahwa APBD harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi belanja rutin dan kebutuhan aparatur pemerintahan.
Setiap rupiah uang rakyat harus memiliki tujuan, manfaat, dan sasaran yang jelas. Pemerintah diminta memprioritaskan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi dan tata kelola yang baik, bukan dengan menambah beban masyarakat melalui pungutan berlebihan.
Fraksi PKB juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak membiarkan penyerapan anggaran menumpuk pada penghujung tahun. Pola tersebut berisiko membuat pekerjaan terburu-buru, kualitas pembangunan tidak maksimal, dan anggaran tidak memberikan manfaat secara optimal.
Persoalan komunikasi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan LKAM, Ninik Mamak, dan Bundo Kanduang juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta mengedepankan dialog dan musyawarah serta tidak mencampuradukkan persoalan pribadi dengan kepentingan pemerintahan dan kelembagaan adat.
Pada akhirnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menyetujui Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi dan kritik konstruktif harus ditindaklanjuti secara serius.
Namun, persetujuan tersebut tidak berlaku untuk pembangunan Pasar Ibuh Barat. Fraksi PKB secara tegas menyatakan menolak atau belum menyetujui pembangunan tersebut sampai catatan dan pertimbangan yang disampaikan dapat dipenuhi.
Sikap ini menjadi pengingat bahwa persetujuan terhadap APBD bukan berarti pemerintah mendapatkan keleluasaan tanpa pengawasan. Setiap kebijakan anggaran tetap harus diuji berdasarkan urgensi, kemampuan keuangan daerah, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi angka dalam rencana pembangunan.(rio)
