Oleh: Riki Hidayat
Ketua Setwil FPII Sumbar
Kalau pemerintah daerah masih punya rasa malu, tulisan ini seharusnya cukup untuk membuat mereka berhenti sejenak lalu bertanya: apa yang sebenarnya sedang kami kerjakan?
Di Kabupaten Lima Puluh Kota, panggung kekuasaan tampak lebih hidup daripada kehidupan rakyatnya sendiri. Seremoni digelar, spanduk dibentangkan, pidato disampaikan seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, di wilayah seperti Galugua, Maek, dan Nenan, kenyataannya telanjang: negara nyaris tidak hadir.
Anak-anak di sana tidak sedang menunggu seremoni. Mereka mempertaruhkan keselamatan hanya untuk sampai ke sekolah. Mereka belajar dalam keterbatasan yang seharusnya sudah lama diselesaikan. Ini bukan cerita dramatis ini potret kegagalan yang dibiarkan berlangsung setiap hari.
Dan pemerintah? Masih sibuk memoles wajah.
Ini bukan lagi soal lalai. Ini pembiaran yang disengaja. Ketika masalah sudah jelas terlihat, sudah berulang kali disuarakan, namun tetap tidak menjadi prioritas, maka itu bukan ketidaktahuan itu pilihan. Pilihan untuk tidak peduli.
DPRD yang seharusnya menjadi penyeimbang justru kehilangan taring. Fungsi pengawasan seakan hanya formalitas, tidak lebih dari stempel yang mengesahkan rutinitas tanpa arah. Tidak ada tekanan, tidak ada keberanian, tidak ada keberpihakan yang nyata.
Sementara itu, rakyat di pelosok terus dipaksa bertahan dengan cara mereka sendiri. Mereka memperbaiki jalan seadanya, mencari sinyal ke bukit, menyekolahkan anak dengan segala risiko. Mereka bekerja keras, sementara pemerintah sibuk bertepuk tangan untuk dirinya sendiri.
Ini ironi yang memalukan.
Jangan lagi bicara keterbatasan anggaran. Masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi pada keberanian menentukan prioritas. Ketika yang didahulukan adalah seremoni dan pencitraan, maka jelas rakyat hanya menjadi latar belakang bukan tujuan pembangunan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pemerintah daerah dan DPRD bukan hanya gagal. mereka sedang kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya sendiri.
Ini tamparan keras: berhenti bermain sandiwara.
Rakyat tidak butuh panggung. Mereka butuh kehadiran. Mereka butuh tindakan. Mereka butuh bukti bahwa negara tidak hanya ada di baliho, tetapi benar-benar hadir di jalan berlumpur, di sekolah yang nyaris roboh, di kehidupan yang selama ini kalian abaikan.
Kalau tidak mampu, jujurlah. Tapi kalau masih memilih diam dan sibuk dengan seremoni, maka bersiaplah, karena kesabaran rakyat tidak akan selamanya bisa dibungkam.
