Oleh: Riki Hidayat
Ketua Setwil FPII Sumbar
Pembangunan kerap dipromosikan sebagai simbol kehadiran negara hingga ke pelosok. Namun di Jorong Nenan, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, narasi itu terasa kontras dengan realitas di lapangan.
Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, akses jalan menjadi kebutuhan utama yang menentukan kelancaran distribusi hasil tani. Sayangnya, hingga kini kondisi infrastruktur di Nenan masih jauh dari layak. Jalan yang rusak dan sulit dilalui menjadi hambatan nyata bagi warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Situasi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut efektivitas kebijakan pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah. Ketika akses dasar seperti jalan belum terpenuhi, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang prioritas dan pemerataan pembangunan di daerah.
Di satu sisi, pemerintah kerap menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, kondisi yang dialami warga Nenan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi.
Petani sebagai tulang punggung ekonomi lokal seharusnya mendapatkan dukungan konkret, terutama dalam hal akses distribusi. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi yang ada justru terhambat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Momentum ini semestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait. Evaluasi terhadap program pembangunan perlu dilakukan secara menyeluruh, agar tidak ada wilayah yang tertinggal atau terabaikan.
Pembangunan yang ideal bukan hanya terlihat di pusat-pusat kota atau proyek-proyek besar, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat paling bawah. Nenan adalah pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Jika pemerataan pembangunan benar-benar menjadi tujuan, maka memastikan akses jalan yang layak bagi warga Nenan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
