PAYAKUMBUH, – Keputusan pemberhentian dua anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh akhirnya kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Putusan ini menjadi tamparan serius bagi proses pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya terhadap Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang dijabat Wali Kota Payakumbuh.
PTUN Padang melalui Putusan Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG secara tegas menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang pemberhentian Hendri Wanto, S.Sos., dan Wahyudi Thamrin, S.H., M.H., dari jabatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Sago.
Putusan yang diucapkan pada Rabu (11/11/2026) tersebut bukan sekadar persoalan administrasi jabatan. Ada persoalan serius mengenai legalitas, kehati-hatian, dan kualitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik.
Majelis Hakim bahkan mewajibkan pihak tergugat mencabut keputusan pemberhentian tersebut serta merehabilitasi kedudukan kedua penggugat sebagai Dewan Pengawas hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai keputusan pemberhentian tersebut cacat secara prosedur maupun substansi serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pengadilan juga tidak menemukan bukti adanya kebijakan restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan secara konkret dan terstruktur sebagai dasar pemberhentian kedua Dewan Pengawas tersebut.
Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa masa jabatan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku hingga berakhirnya masa jabatan.
Fakta hukum ini memunculkan pertanyaan serius: atas dasar pertimbangan apa keputusan pemberhentian tersebut diterbitkan jika kemudian dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum oleh pengadilan?
Jabatan dan kewenangan KPM bukanlah ruang untuk mengambil keputusan sesuka hati. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum, bukti, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kuasa hukum kedua penggugat, Hafis Alfarisyi, S.H., didampingi Togap Silalahi, S.H., dari Unity Law Office, menegaskan bahwa putusan ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
“Kewenangan yang diberikan undang-undang bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus memiliki landasan hukum yang benar, didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan hak-hak pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut,” tegas Hafis.
Ia mengingatkan, pejabat publik tidak cukup hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan. Mereka juga wajib memahami konsekuensi hukum dari setiap kebijakan yang diambil.
“Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk kepentingan organisasi justru merugikan orang lain akibat kekeliruan dalam menerapkan aturan. Kehati-hatian bukan hambatan pemerintahan, melainkan kewajiban pejabat publik,” ujarnya.
Hafis juga mengingatkan KPM agar tidak memandang putusan pengadilan sebagai persoalan biasa yang bisa diabaikan.
Pihaknya menghormati hak tergugat untuk mengajukan banding. Namun, penghormatan terhadap proses hukum harus ditunjukkan oleh semua pihak.
“Kami menghormati apabila pihak tergugat memilih menempuh upaya hukum banding. Itu hak mereka. Tetapi kami juga berharap KPM memiliki sikap yang sama dalam menghormati putusan pengadilan. Jangan hanya mengakui kewenangan ketika mengeluarkan keputusan, tetapi mengabaikan ketika keputusan tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan,” tegas Hafis.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tidak dibangun melalui kekuasaan semata, melainkan melalui kepatuhan terhadap hukum dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Sementara itu, Togap Silalahi, S.H., menilai perkara ini menyangkut lebih dari sekadar posisi dua orang Dewan Pengawas. Ada hak, kehormatan profesional, serta kepastian hukum yang harus dilindungi.
Ia mengingatkan bahwa keputusan administrasi pemerintahan yang kemudian dibatalkan pengadilan dapat membawa dampak terhadap citra kelembagaan dan tata kelola perusahaan daerah.
Menurutnya, PDAM Tirta Sago seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat daripada terseret persoalan kebijakan internal yang berujung sengketa hukum.
“Jangan sampai persoalan tata kelola dan keputusan internal justru mengganggu kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah. Yang harus menjadi prioritas adalah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Perkara ini juga semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Payakumbuh. Setiap keputusan yang berujung sengketa hukum membutuhkan perhatian, sebab kebijakan pejabat publik tidak hanya menyangkut pihak yang diberhentikan, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat.
Publik berhak mempertanyakan apakah proses pengambilan keputusan telah dilakukan melalui kajian hukum yang memadai, apakah seluruh prosedur telah dipenuhi, dan siapa yang bertanggung jawab atas lahirnya keputusan yang kemudian dinyatakan cacat oleh pengadilan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi keputusan sepihak, sementara ketika keputusan tersebut bermasalah secara hukum, tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Putusan PTUN Padang ini seharusnya menjadi momentum bagi Wali Kota Payakumbuh selaku KPM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan BUMD.
Sebab, jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa kontrol. Ada aturan yang harus dipatuhi, hak yang harus dihormati, dan tanggung jawab yang tidak boleh dihindari.
Kini, publik menunggu sikap dan langkah KPM. Apakah putusan ini akan dijadikan momentum memperbaiki tata kelola, atau justru kembali memperpanjang persoalan melalui proses hukum berikutnya?
Hukum harus menjadi panglima, bukan sekadar aturan yang diingat ketika menguntungkan kekuasaan.
Sumber: Hafis Alfarisyi, S.H. dan Togap Silalahi, S.H., Kuasa Hukum Para Penggugat, Unity Law Office.
Rujukan: Putusan PTUN Padang Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG, diucapkan 11 November 2026.
