PAYAKUMBUH – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kota Payakumbuh melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Meski akhirnya menyetujui Ranperda tersebut, Fraksi KIR menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang belum mampu dituntaskan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi KIR, Mardion Fernandes, menilai kemandirian fiskal Kota Payakumbuh masih jauh dari harapan. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat menjadi bukti bahwa kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal.
“Daerah tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Jika PAD tidak diperkuat, maka ruang gerak pembangunan akan selalu terbatas dan bergantung pada kebijakan pusat,” tegas Mardion dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, pemerintah harus berhenti puas dengan capaian administratif dan mulai serius mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sah, inovatif, serta berkelanjutan.
Tak hanya itu, Fraksi KIR juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Mardion menyebut tingginya SiLPA bukan semata-mata prestasi efisiensi, melainkan alarm keras bahwa masih banyak program yang gagal direalisasikan secara optimal.
“SiLPA yang besar menunjukkan ada anggaran yang tidak sampai menjadi manfaat bagi masyarakat. Uang rakyat sudah dialokasikan, tetapi programnya tidak berjalan maksimal. Ini harus dievaluasi secara serius,” katanya.
Fraksi KIR menilai kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya kualitas perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di sektor kesehatan, kritik KIR juga tak kalah tajam. Mardion mengungkapkan kapasitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Adnan WD sudah tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan pelayanan masyarakat.
Selain persoalan fasilitas, KIR mengaku masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya ramah, cepat dan humanis.
“Rumah sakit tidak cukup hanya memiliki gedung dan alat yang baik. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang menghargai pasien, cepat merespons, dan memberikan rasa nyaman,” ujarnya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada kesejahteraan Guru PAUD, Guru Mengaji dan Garin Masjid yang hingga kini belum memperoleh perhatian memadai. Menurut Fraksi KIR, mereka adalah garda terdepan dalam membangun karakter generasi muda dan menjaga kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
“Jangan sampai mereka terus diminta mengabdi sementara kesejahteraannya diabaikan. Pemerintah harus mencari solusi konkret, bukan sekadar wacana,” kata Mardion.
Fraksi KIR juga menyinggung masih adanya persoalan disiplin ASN yang menjadi keluhan masyarakat. Untuk itu, peran Inspektorat diminta lebih tegas dalam melakukan pembinaan sekaligus penindakan terhadap aparatur yang tidak menjalankan tugas secara profesional.
“Pembinaan penting, tetapi pelanggaran juga harus diberi sanksi. Jangan sampai ASN yang bekerja baik disamakan dengan yang tidak disiplin,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, KIR turut menyoroti keberadaan aset-aset daerah yang terbengkalai dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Menurut Mardion, aset yang dibeli dari uang rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi barang mati yang hanya menambah biaya pemeliharaan setiap tahun.
“Aset yang tidak produktif harus segera ditata. Kalau memang tidak lagi bermanfaat, lelang secara terbuka sesuai aturan agar bisa menjadi tambahan pendapatan daerah,” katanya.
Fraksi KIR juga mempertanyakan perencanaan pengadaan becak bentor oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengadaan sarana kebersihan, kata dia, harus berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Di akhir penyampaiannya, Mardion Fernandes menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kontrol agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Meski menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya laporan yang selesai dibuat, tetapi dari seberapa besar manfaat anggaran yang benar-benar dirasakan rakyat Payakumbuh.(rio)
