LIMA PULUH KOTA – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat upaya pemulihan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbagai proyek rehabilitasi infrastruktur, pembangunan hunian tetap, hingga pemulihan ekonomi masyarakat kini menjadi fokus utama agar wilayah terdampak bencana dapat kembali bangkit.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (30/7/2026). Kegiatan dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., bersama unsur BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Satgas PRR, serta dihadiri Bupati Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, perangkat daerah terkait, dan perwakilan kementerian maupun lembaga.
Dalam rapat evaluasi terungkap, pemerintah telah mengalokasikan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp135,63 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga saat ini, realisasi anggaran telah mencapai Rp22,03 miliar, sementara sejumlah kegiatan masih berada pada tahap pengadaan, perencanaan teknis, reviu APIP, hingga survei lapangan.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga terus menyinkronkan berbagai usulan pendanaan melalui skema Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan program pemerintah pusat, sehingga seluruh kebutuhan pemulihan dapat terakomodasi secara efektif.
Di sektor ekonomi, kondisi masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Seluruh kolam budidaya perikanan yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali beroperasi sehingga aktivitas ekonomi warga berangsur normal. Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) untuk 263 jiwa.
Hasil peninjauan lapangan juga mengidentifikasi sejumlah infrastruktur vital yang membutuhkan penanganan segera. Jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang mengalami amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar akan diperbaiki melalui pendanaan TKD Kabupaten yang didukung Hibah RR BNPB. Sementara ruas jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Percepatan pemulihan juga terlihat pada pembangunan kawasan relokasi. Lahan relokasi SD Negeri 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan. Sementara itu, lokasi Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap memasuki tahap pembangunan setelah proses sertifikasi lahan rampung.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan komitmennya membangun 204 unit hunian tetap dari total usulan sebanyak 233 unit. Seluruh pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026 agar masyarakat terdampak segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.
Satgas PRR menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan. Percepatan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan yang optimal, dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar seluruh target pemulihan dapat tercapai sesuai jadwal.
Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota akan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik secara berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.(rio)
