LIMA PULUH KOTA – Kualitas pekerjaan pengaspalan ruas jalan Koto Tangah–Simalanggang, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang warga menguji langsung kekuatan aspal yang baru dikerjakan menjadi sorotan di media sosial, Senin (2/11/2026).
Dalam video tersebut, seorang warga terlihat melakukan pengujian sederhana terhadap permukaan aspal. Aksi itu kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas dan ketahanan material yang digunakan dalam pekerjaan perbaikan jalan tersebut.
Sebelumnya, ruas jalan Koto Tangah–Simalanggang sudah cukup lama mengalami kerusakan dan berulang kali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi jalan tersebut bahkan sempat viral di media sosial hingga akhirnya dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah.
Namun, setelah perbaikan dilakukan, kualitas hasil pekerjaan justru kembali menjadi sorotan.
Masyarakat setempat mengaku kecewa dan menilai pekerjaan pengaspalan tersebut terkesan asal jadi. Menurut warga, jalan yang telah lama dinantikan perbaikannya seharusnya dikerjakan dengan serius, memperhatikan kualitas material serta standar teknis yang berlaku.
Kritik juga diarahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat mempertanyakan bagaimana proses pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dilakukan. Mereka berharap dinas terkait tidak hanya memastikan proyek selesai secara fisik, tetapi juga menjamin mutu dan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Sorotan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota ternyata tidak hanya berkaitan dengan kualitas pengaspalan jalan Koto Tangah–Simalanggang.
Informasi yang disampaikan masyarakat menyebutkan, di beberapa nagari lainnya, termasuk kawasan Kecamatan Lareh Sago Halaban, terdapat pekerjaan yang dikabarkan sudah sekitar satu pekan terhenti tanpa kejelasan mengenai kelanjutan pengerjaannya.
Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, memberikan penjelasan mengenai penyebab terhentinya pekerjaan, target penyelesaian, serta kepastian kapan aktivitas pengerjaan kembali dilanjutkan.
Masyarakat tentu tidak ingin proyek pembangunan yang telah dinantikan justru terbengkalai tanpa informasi yang jelas. Apalagi, pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran publik yang harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik juga ditujukan kepada Bupati Lima Puluh Kota agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan pembangunan infrastruktur tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dinilai penting agar persoalan kualitas pekerjaan maupun keterlambatan pengerjaan tidak terus berulang.
Sementara itu, saat awak media berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lima Puluh Kota, Orlanda, ST., MT., terkait kualitas pengaspalan tersebut, hingga berita ini disusun belum ada jawaban atau tanggapan yang diberikan.
Upaya konfirmasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai standar kualitas pekerjaan, proses pengawasan, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan Dinas PUPR dalam menyikapi keluhan masyarakat.
Termasuk meminta penjelasan terkait informasi terhentinya sejumlah pekerjaan infrastruktur di beberapa nagari, khususnya di kawasan Lareh Sago Halaban.
Belum adanya respons dari pihak terkait membuat sejumlah pertanyaan publik mengenai kualitas dan kelanjutan pekerjaan infrastruktur tersebut masih belum terjawab.
Masyarakat berharap Dinas PUPR segera memberikan penjelasan secara terbuka dan mengambil langkah konkret di lapangan.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang terlihat mulus, tetapi juga pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata.(rio)
