Gaji PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar, Pemko Payakumbuh Akui Terkendala Regulasi Baru

- Editor

Selasa, 28 April 2026 - 10:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan tetap menjadi prioritas, meski hingga kini belum terealisasi akibat kendala penganggaran pasca perubahan regulasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nalfira, mengakui keterlambatan tersebut bukan disebabkan kelalaian, melainkan dampak langsung dari perubahan kebijakan pusat.

“Kami membenarkan bahwa gaji PPPK paruh waktu memang belum dapat dibayarkan. Ini bukan karena kelalaian, tetapi karena adanya kendala pada aspek penganggaran,” ujarnya di Payakumbuh, Sabtu (25/04/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih dapat dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Namun, setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026, penggunaan dana BOSP untuk membiayai gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK paruh waktu, tidak lagi diperbolehkan.

Baca Juga :  Tiga Titik Reses Afviandi, Satu Pesan Warga: Sawah, Infrastruktur dan Lingkungan Butuh Solusi Nyata

Perubahan kebijakan ini berdampak langsung pada struktur anggaran daerah. Saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, kebutuhan pembayaran gaji PPPK paruh waktu belum dapat diakomodasi.

“Kami telah mengambil langkah cepat dengan mengusulkan pembayaran melalui mekanisme pergeseran anggaran. Saat ini proses tersebut sedang berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Pemko Payakumbuh, lanjut Nalfira, berkomitmen penuh untuk segera menuntaskan persoalan ini agar hak para PPPK paruh waktu dapat segera diterima.

Baca Juga :  Pemko Payakumbuh dan Ade Rezki Pratama Perluas Perlindungan Pekerja, Iuran BPJS Mulai Rp36.800 per Bulan

“Kami terus bekerja maksimal agar hak pegawai segera direalisasikan. Kami juga mengimbau semua pihak untuk memahami situasi ini secara utuh dan tidak menarik kesimpulan yang dapat memicu keresahan,” katanya.

Saat ini, pemerintah daerah tengah menggesa proses administrasi agar penyaluran gaji dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami memahami kondisi yang dirasakan para PPPK paruh waktu. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, ada harapan yang ditunggu setiap hari. Kami tidak tinggal diam dan terus berupaya agar hak itu segera sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya.

Berita Terkait

Verifikasi Kota Sehat 2026, Pemko Payakumbuh Akui Masih Ada Kekurangan dan Siap Terima Evaluasi Provinsi
Anugerah Inovasi 2026, Payakumbuh Dorong Kreativitas dan Daya Saing Daerah
Fitrayanto Gelar Konsolidasi PPP Payakumbuh, Perkuat Soliditas dan Komitmen Kader
Luncurkan HAB ke-81 Kemenag, Elzadaswarman Ajak Masyarakat Payakumbuh Perkuat Kerukunan Umat Beragama
PUPR Payakumbuh Sosialisasikan Aturan LKPP Terbaru, 61 Pelaku Jasa Konstruksi Dibekali Pemahaman Regulasi Pengadaan
Kejar Target SDGs 2026–2029, Pemko Payakumbuh Petakan Kemiskinan hingga Stunting
Cegah Narkoba Masuk Sekolah, Dinas Pendidikan Payakumbuh Perkuat Edukasi dan Pengawasan
Payakumbuh Barat Rebut Juara Umum MTQ Nasional ke-42 Kota Payakumbuh, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:19 WIB

Verifikasi Kota Sehat 2026, Pemko Payakumbuh Akui Masih Ada Kekurangan dan Siap Terima Evaluasi Provinsi

Jumat, 20 November 2026 - 10:16 WIB

Anugerah Inovasi 2026, Payakumbuh Dorong Kreativitas dan Daya Saing Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 22:03 WIB

Fitrayanto Gelar Konsolidasi PPP Payakumbuh, Perkuat Soliditas dan Komitmen Kader

Kamis, 19 November 2026 - 10:22 WIB

Luncurkan HAB ke-81 Kemenag, Elzadaswarman Ajak Masyarakat Payakumbuh Perkuat Kerukunan Umat Beragama

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Kejar Target SDGs 2026–2029, Pemko Payakumbuh Petakan Kemiskinan hingga Stunting

Berita Terbaru