PAYAKUMBUH — Tiga lokasi reses, tiga persoalan berbeda, namun bermuara pada satu tuntutan yang sama: masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar mendengar dan mencatat aspirasi.
Hal itu tergambar dalam rangkaian reses Anggota DPRD Kota Payakumbuh, Afviandi, S.Pt., Dt. Itam, di tiga wilayah selama 23–25 Agustus 2026. Mulai dari persoalan pengairan sawah dan drainase di Koto Panjang Payobasuang, ancaman hama tikus di Padang Alai Bodi, hingga kekeringan sawah dan ketidakjelasan nasib TPA di Limbukan.
Di Koto Panjang Payobasuang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Senin (24/8/2026), warga menyoroti persoalan pengairan persawahan, drainase serta fasilitas umum (fasum).
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian, persoalan air bukan perkara sederhana. Ketika pasokan air terganggu, produktivitas sawah ikut terancam. Begitu pula drainase yang tidak berfungsi optimal dapat menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan aktivitas warga.
Aspirasi serupa kembali muncul sehari kemudian di Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Selasa (25/8/2026). Kali ini, petani menghadapi ancaman yang berbeda: hama tikus yang semakin meresahkan.
Warga menyampaikan bahwa serangan tikus telah menyebabkan sebagian lahan mengalami gagal panen. Bahkan, ada lahan yang mulai tidak digarap karena petani khawatir biaya produksi dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, persoalannya bukan lagi sekadar hama tanaman. Ancaman yang lebih besar adalah menurunnya minat masyarakat untuk bertani dan semakin banyaknya lahan yang kehilangan produktivitas.
Selain pertanian, masyarakat Padang Alai Bodi juga menyampaikan kebutuhan terkait tanah pandam pekuburan.
Persoalan yang tak kalah serius muncul di Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam reses yang juga berlangsung Selasa (25/8/2026), warga mengeluhkan minimnya pasokan air untuk persawahan.
Sawah yang kekurangan air tentu menjadi ancaman langsung terhadap hasil pertanian. Bagi petani, gagal panen bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi berarti hilangnya sumber pendapatan keluarga.
Namun persoalan Limbukan tidak berhenti pada pertanian. Nasib Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga dipertanyakan warga.
Masyarakat meminta kejelasan mengenai langkah pemerintah terhadap kondisi TPA yang sebelumnya disebut mengalami longsor. Kekhawatiran muncul karena persoalan sampah bukan hanya menyangkut kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Dari Reses ke Perjuangan
Afviandi yang merupakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Ketua Fraksi PKB sekaligus Ketua DPC PKB Kota Payakumbuh, dalam rangkaian reses tersebut menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi bahan perjuangan di DPRD.
Ia hadir dalam sejumlah kegiatan bersama masyarakat dan didampingi Anjasmara, Bendahara DPC PKB Kota Payakumbuh.
Menurut Afviandi, persoalan yang disampaikan warga tidak boleh dipandang sebagai keluhan biasa. Terutama ketika menyangkut pertanian, karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat.
“Persoalan yang disampaikan masyarakat hari ini harus kita lihat secara serius. Khususnya masalah pertanian, karena menyangkut penghidupan masyarakat. Kalau hama terus dibiarkan dan lahan semakin banyak tidak digarap, tentu ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Afviandi.
Ia juga menegaskan, setiap aspirasi akan dilihat berdasarkan skala prioritas dan kewenangan agar dapat diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD.
Rangkaian reses tersebut memperlihatkan wajah persoalan masyarakat dari dekat. Air untuk sawah masih menjadi masalah, petani berhadapan dengan hama, drainase membutuhkan perhatian, fasum masih disuarakan, sementara persoalan TPA menunggu kepastian.
Kini tantangannya bukan lagi bagaimana aspirasi itu disampaikan.
Tantangannya adalah bagaimana aspirasi tersebut dikawal hingga berubah menjadi kebijakan, anggaran, dan pembangunan yang benar-benar terasa manfaatnya.
Sebab bagi masyarakat, reses bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan. Reses adalah momentum untuk memastikan suara mereka tidak berhenti di buku catatan anggota dewan.(rio)
