Lima Puluh Kota – Di tengah gencarnya pembangunan dan berbagai seremoni proyek infrastruktur yang kerap dipublikasikan pemerintah, masih ada kenyataan pahit yang dialami masyarakat Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Setiap hari, ratusan warga dan pelajar harus mempertaruhkan nyawa saat melintasi Jembatan Gantung Sawahgadang yang kondisinya semakin memprihatinkan.
Jembatan yang dibangun pada tahun 1974 itu kini seperti menunggu waktu untuk memakan korban berikutnya. Lantai kayu yang lapuk, banyak bagian berlubang, serta kawat sling yang mulai rusak menjadi ancaman nyata bagi siapa saja yang melintas.
Ironisnya, kondisi tersebut bukan persoalan baru. Kerusakan jembatan telah berlangsung bertahun-tahun dan berulang kali dikeluhkan masyarakat. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah maupun anggota DPRD untuk menghadirkan solusi permanen.
Padahal, jembatan tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Selain menjadi akses utama bagi ratusan pelajar menuju sekolah, jembatan itu juga menghubungkan tiga jorong dan menjadi jalur penting aktivitas ekonomi warga.
“Kalau pejabat atau anggota DPRD setiap hari melewati jembatan ini bersama anak-anak mereka, mungkin persoalan ini sudah lama selesai,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Masyarakat menilai pemerintah daerah dan DPRD terkesan abai terhadap kebutuhan dasar warga. Berbagai usulan dan keluhan telah disampaikan dalam berbagai forum, mulai dari musyawarah nagari hingga reses anggota dewan. Namun hasilnya nyaris tidak terlihat.
Yang lebih menyakitkan, setiap menjelang tahun politik, kondisi jembatan ini kerap dijadikan bahan kampanye dan pencitraan. Banyak pejabat dan politisi datang meninjau lokasi, berfoto bersama warga, lalu menjanjikan perbaikan. Namun setelah itu, masyarakat kembali ditinggalkan dengan kondisi yang sama.
Warga mempertanyakan ke mana arah kebijakan pembangunan daerah jika infrastruktur yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat justru terus diabaikan.
“Anggaran miliaran rupiah bisa dialokasikan untuk berbagai program, tetapi mengapa jembatan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat tidak kunjung menjadi prioritas?” tanya warga.
Fakta di lapangan menunjukkan ancaman tersebut bukan sekadar kekhawatiran. Sudah beberapa kali warga dilaporkan terjatuh dari jembatan dan tercebur ke aliran Batang Sinamar. Beruntung kejadian-kejadian sebelumnya tidak menimbulkan korban jiwa. Namun tidak ada jaminan keberuntungan itu akan terus berpihak kepada masyarakat.
Kondisi ini sekaligus menjadi cermin lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Ketika keselamatan warga desa harus dipertaruhkan setiap hari hanya untuk bersekolah, bekerja, dan menjalankan aktivitas ekonomi, maka sesungguhnya ada kegagalan dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang aman.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan anggota DPRD tidak boleh lagi berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran atau proses perencanaan. Jembatan Sawahgadang bukan lagi sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan persoalan keselamatan manusia.
Masyarakat menegaskan mereka tidak membutuhkan kunjungan seremonial, foto dokumentasi, atau janji-janji baru. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata sebelum terjadi tragedi yang merenggut nyawa.
Jangan sampai pemerintah dan DPRD baru bergerak setelah muncul korban jiwa. Sebab jika itu terjadi, maka keterlambatan mengambil keputusan hari ini akan menjadi catatan kelam yang sulit dibenarkan di hadapan masyarakat.(rio)
