PKS Semprot Pemkab Lima Puluh Kota: TAPD Lalai, DPRD Jadi Korban, APBD 2025 Ditolak

- Editor

Sabtu, 18 Juli 2026 - 19:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LIMA PULUH KOTA – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota memanas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Juru Bicara Fraksi PKS, Prof. Drs. Erman Mawardi, fraksi tersebut bahkan menolak Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dan mendesak Bupati mengambil tindakan tegas terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Di hadapan forum paripurna, Prof. Erman menegaskan bahwa kesalahan TAPD dalam menghitung Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) telah memicu temuan BPK berupa kelebihan pembayaran tunjangan DPRD sebesar Rp787,5 juta. Akibat kekeliruan tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD diwajibkan mengembalikan sekitar Rp21,42 juta per orang.

Baca Juga :  Aspon Dedi: Perpres Nomor 12/2025 Diharapkan Perkuat Peran Pers dalam Pembangunan Nasional

Fraksi PKS menilai kesalahan itu bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk kelalaian serius yang berdampak langsung terhadap lembaga legislatif. Karena itu, PKS meminta Bupati tidak berhenti pada evaluasi, tetapi menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Kritik PKS tidak berhenti di situ. Fraksi ini juga menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD yang baru mencapai sekitar 40,72 persen hingga triwulan III, sementara belanja modal dinilai sangat kecil. Kondisi tersebut disebut berkontribusi pada membengkaknya SILPA dan defisit yang harus ditutup pada APBD berikutnya.

Baca Juga :  Melukis Harapan, Menggerakkan Perubahan: Qanitha Himazova dan Misi Inklusi

Tak hanya itu, PKS menyebut masih terjadi kelalaian administrasi pembayaran pajak kendaraan dinas pemerintah daerah, rendahnya pemanfaatan layanan bus perintis, hingga banyaknya Peraturan Bupati yang diterbitkan tanpa fasilitasi.

Menurut Fraksi PKS, berbagai persoalan itu menjadi sinyal bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan pembenahan serius dan pertanggungjawaban dari OPD terkait.

Dengan sederet catatan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengambil sikap tegas dengan menolak Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 serta meminta pemerintah daerah merevisi dokumen tersebut dalam waktu satu bulan sebelum dibahas kembali.(rio)

Berita Terkait

Alia Efendi Nahkodai LEMKARI Lima Puluh Kota, Tantangan Besar: Satu Nagari Satu Dojo!
Wirman Dt. Pangeran Dukung Pengembangan Alpukat, Peluang Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Kawal Aspirasi Masyarakat, Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah Dorong Perbaikan Jalan Koto Malintang–Sawah Luar
Yuliansof Soroti Persoalan Sampah di Tigo Balai, Pemkab Lima Puluh Kota Diminta Segera Berikan Solusi
Nagari Balai Panjang Masuk Penjaringan Nasional 2026, Wali Nagari Idris Optimistis Tunjukkan Inovasi dan Potensi Nagari
Baru Selesai Diperbaiki, Kualitas Aspal Jalan Koto Tangah–Simalanggang Dipertanyakan, Dinas PUPR dan Bupati Disorot
Sampah Menggunung, Kejelasan Menghilang! Beni Murdani Desak Pemkab Lima Puluh Kota Buka-Bukaan!
Lindungi Kekayaan Lokal, Pemkab Limapuluh Kota Siapkan Kopi Robusta dan Tembakau Bersertifikat Indikasi Geografis

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 19:41 WIB

Alia Efendi Nahkodai LEMKARI Lima Puluh Kota, Tantangan Besar: Satu Nagari Satu Dojo!

Kamis, 5 November 2026 - 23:59 WIB

Wirman Dt. Pangeran Dukung Pengembangan Alpukat, Peluang Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Kamis, 5 November 2026 - 23:27 WIB

Kawal Aspirasi Masyarakat, Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah Dorong Perbaikan Jalan Koto Malintang–Sawah Luar

Rabu, 4 November 2026 - 19:11 WIB

Yuliansof Soroti Persoalan Sampah di Tigo Balai, Pemkab Lima Puluh Kota Diminta Segera Berikan Solusi

Rabu, 4 November 2026 - 17:18 WIB

Nagari Balai Panjang Masuk Penjaringan Nasional 2026, Wali Nagari Idris Optimistis Tunjukkan Inovasi dan Potensi Nagari

Berita Terbaru