PAYAKUMBUH, – Sikap tegas ditunjukkan Fraksi Golkar Bintang Pembangunan DPRD Kota Payakumbuh dalam menyikapi rencana pembangunan Pasar Ibuh yang direncanakan menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp34 miliar.
Melalui pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Ketua Fraksi Golkar Bintang Pembangunan, Boy Sandi, S.H., secara tegas menyatakan pihaknya belum menyetujui bahkan menolak kebijakan pembangunan Pasar Ibuh sebagaimana direncanakan dan diproses saat ini.
Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Fraksi Golkar menilai Pemerintah Kota Payakumbuh harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp115 miliar.
Menurut Fraksi Golkar, sangat tidak tepat apabila pemerintah tetap memaksakan proyek pembangunan Pasar Ibuh dengan anggaran fantastis Rp34 miliar, sementara masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian.
Salah satu sorotan tajam Fraksi Golkar adalah kondisi Pasar Ibuh saat ini. Dari total 102 kios yang tersedia, disebutkan masih banyak kios yang kosong dan tidak ditempati pedagang.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius mengenai urgensi pembangunan Pasar Ibuh pada tahun 2027. Apakah pembangunan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, atau justru berpotensi menjadi proyek besar yang belum menjawab persoalan utama aktivitas perdagangan?
Fraksi Golkar mengingatkan, pembangunan pasar seharusnya tidak sekadar mengejar kemegahan fisik bangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat.
Kritik semakin menguat ketika Fraksi Golkar menyoroti nasib para pedagang korban kebakaran Pasar Induk yang hingga kini, menurut dokumen pendapat akhir fraksi, belum mendapatkan solusi konkret untuk pembangunan kembali pasar tersebut.
Sudah lebih dari satu tahun pascakebakaran, para pedagang masih menunggu kepastian agar dapat kembali menjalankan aktivitas perdagangan mereka.
Di tengah kondisi tersebut, Fraksi Golkar mempertanyakan mengapa pemerintah justru merencanakan pembangunan Pasar Ibuh dengan anggaran mencapai Rp34 miliar.
Bagi Fraksi Golkar, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menunjukkan keberpihakan terhadap pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran. Jangan sampai proyek pembangunan baru lebih diprioritaskan, sementara persoalan lama yang menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat belum terselesaikan.
Tidak hanya menyampaikan keberatan, Fraksi Golkar Bintang Pembangunan juga meminta Pemerintah Kota Payakumbuh menghentikan atau menunda pelaksanaan kebijakan pembangunan Pasar Ibuh sampai seluruh persoalan perencanaan, penganggaran, administrasi, dan legalitas diselesaikan sesuai ketentuan.
Fraksi juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh, mengedepankan musyawarah dengan para pedagang, membuka dokumen perencanaan dan kajian pembangunan kepada DPRD sesuai ketentuan keterbukaan informasi, serta menjamin tidak ada pedagang yang dirugikan.
Selain itu, persoalan status dan legalitas tanah, termasuk penyelesaian persoalan tanah ulayat, juga menjadi catatan penting yang harus dipastikan pemerintah sebelum kebijakan pembangunan dilaksanakan.
Menariknya, meskipun menolak kebijakan pembangunan Pasar Ibuh, Fraksi Golkar Bintang Pembangunan pada prinsipnya tetap menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi.
Sikap ini memperlihatkan bahwa persetujuan terhadap APBD tidak berarti memberikan persetujuan tanpa syarat terhadap seluruh kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Fraksi Golkar juga mengingatkan Pemko agar melakukan efisiensi belanja operasional, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan barang yang belum mendesak.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai PPPK paruh waktu RSUD dr. Adnaan WD, serta pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat juga menjadi perhatian fraksi.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan atau megahnya bangunan yang didirikan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kota Payakumbuh. Apakah kritik dan keberatan Fraksi Golkar ini akan menjadi bahan evaluasi serius, atau rencana pembangunan Pasar Ibuh senilai Rp34 miliar tetap berjalan di tengah berbagai persoalan yang belum tuntas?
Sikap Fraksi Golkar tersebut disampaikan dalam pendapat akhir terhadap Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
(rio)
