Lima Puluh Kota — Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Beni Murdani, S.E., M.M., melontarkan sejumlah kritik dan pertanyaan tajam terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Selasa, (23/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK patut diapresiasi, namun capaian administratif tersebut harus dibarengi dengan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPRD, Beni Murdani menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari tingginya realisasi anggaran, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai serapan anggaran yang tinggi hanya menjadi angka-angka dalam laporan keuangan, sementara manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKS mencatat realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 mencapai Rp1,293 triliun atau 95,64 persen dari total anggaran sebesar Rp1,352 triliun. Meski angka tersebut tergolong tinggi, PKS mempertanyakan apakah besarnya penyerapan anggaran benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
Menurut Beni Murdani, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang objektif mengenai dampak nyata dari penggunaan anggaran tersebut terhadap pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.
Di sisi pendapatan, Fraksi PKS mengapresiasi capaian Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 99,36 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan Pendapatan Transfer berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 100,08 persen. Namun demikian, PKS menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,85 persen masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Beni Murdani menyoroti belum optimalnya penggalian potensi PAD yang selama ini menjadi sumber utama kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pembenahan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup besar. Pemerintah harus lebih serius mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial agar kemandirian fiskal dapat terwujud,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal pada sektor strategis. Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan hanya terealisasi sebesar 82,65 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya program pembangunan yang belum terlaksana secara optimal.
Menurut Beni Murdani, rendahnya realisasi belanja infrastruktur berpotensi menghambat upaya percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan kawasan pedesaan yang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
Sorotan lainnya diarahkan pada komposisi APBD yang masih didominasi oleh belanja rutin. Dari total Belanja Operasi sebesar Rp1,050 triliun, Belanja Pegawai tercatat mencapai Rp795,88 miliar. Fraksi PKS menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena ruang fiskal untuk belanja produktif dan pembangunan masih relatif terbatas.
“APBD idealnya lebih banyak diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan hanya untuk membiayai birokrasi,” kata Beni Murdani.
PKS juga meminta pemerintah daerah menjelaskan perkembangan program unggulan The Central of Agro yang selama ini digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota. Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
Menutup pandangan umumnya, Beni Murdani menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan Fraksi PKS bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan DPRD agar setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(rio)
