Lima Puluh Kota — Siska melontarkan kritik keras terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (23/6/2026).
Siska juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti lemahnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga minimnya keberpihakan anggaran terhadap pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut Siska, salah satu persoalan terbesar yang belum mampu dijawab pemerintah daerah adalah rendahnya capaian PAD. Ia menilai berbagai potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Lima Puluh Kota belum digarap secara maksimal sehingga target yang ditetapkan jauh dari realisasi.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat pengelolaan dan progres Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa penyebab utama rendahnya realisasi PAD di berbagai sektor,” tegas Siska.
Ia bahkan mempertanyakan sejauh mana kepala daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah dalam mengejar target pendapatan. Menurutnya, tanpa sistem pengendalian yang kuat, target PAD hanya akan menjadi angka di atas kertas yang terus berulang setiap tahun.
Tak hanya itu, Siska juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki peta jalan atau strategi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bahkan, ia mengusulkan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah agar pengelolaan PAD lebih fokus dan terukur.
Sorotan tajam berikutnya diarahkan pada sejumlah sektor yang mengalami selisih mencolok antara target dan realisasi. Mulai dari pajak mineral bukan logam, PBB-P2, pajak restoran, hotel, hiburan, hingga berbagai retribusi daerah seperti pelayanan kesehatan, persampahan, parkir, tempat rekreasi dan olahraga.
Menurut Siska, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah.
“Jika hampir setiap tahun target tidak tercapai, maka harus ada evaluasi besar-besaran. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah hanya pandai menetapkan target tanpa mampu merealisasikannya,” ujarnya.
Siska juga meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan pada tahun 2026 untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menilai kegagalan mencapai target PAD akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Namun kritik paling tajam disampaikan saat membahas struktur belanja daerah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, sebagian besar anggaran masih tersedot untuk belanja operasional yang mencapai sekitar 80 persen. Sementara belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan hanya berkisar 6 persen.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena menunjukkan rendahnya investasi pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Belanja daerah masih didominasi untuk kebutuhan operasional birokrasi, sementara belanja modal yang langsung dirasakan masyarakat sangat kecil. Ini menjadi sinyal bahwa pembangunan ekonomi belum menjadi prioritas utama,” kata Siska.
Ia menegaskan, jika pola belanja seperti ini terus dipertahankan, maka sulit berharap Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Karena itu, Siska mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pendapatan dan belanja daerah agar APBD tidak sekadar menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rio)
