Padang — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (08/04/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Zulmaeta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyatukan arah pembangunan, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sumbar, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Zulmaeta menyebut, Pemerintah Kota Payakumbuh memanfaatkan Musrenbang ini untuk mendorong sejumlah usulan strategis yang dinilai mendesak dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Musrenbang tingkat provinsi menjadi forum strategis dalam menyatukan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sejumlah usulan prioritas yang diajukan Pemko Payakumbuh meliputi peningkatan dan kelengkapan jalan berstatus provinsi, program pelatihan kerja dan ketenagakerjaan termasuk pelatihan juru las (welder) guna mendukung sektor industri.
Selain itu, pengembangan rumah sakit umum, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi dan relokasi puskesmas, hingga penyediaan peralatan pengolahan sampah seperti mesin press juga menjadi perhatian utama.
Di sektor lingkungan dan infrastruktur dasar, Pemko Payakumbuh mengusulkan pembebasan lahan buffer zone, rehabilitasi tempat pembuangan akhir (TPA) regional, serta ganti rugi lahan terdampak longsor.
Tak hanya itu, sektor olahraga dan pertanian juga mendapat perhatian, di antaranya rehabilitasi GOR M. Yamin, lapangan tenis Kubu Gadang, jaringan irigasi, serta peningkatan jalan kewenangan provinsi.
Zulmaeta menambahkan, usulan lain mencakup rehabilitasi rumah potong hewan (RPH) serta berbagai program prioritas yang telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027.
“Pada akhirnya, yang kami perjuangkan bukan sekadar program, tetapi harapan masyarakat. Kami ingin setiap usulan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
