Limapuluh Kota, – Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, Bupati Limapuluh Kota H. Safni mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto membuka kegiatan gelar karya perhutanan sosial yang berlangsung di Taman Aka Barayun Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (21/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 2025 itu juga turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman beserta anggota, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Limapuluh Kota H. Safni serta para pejabat lingkup kementerian dan lembaga.
Dengan tema “Aka Basamo : Kolaborasi Pembangunan Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan hasil karya dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat, serta menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman terkait perhutanan sosial.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Asta Cita Presiden ingin menjadikan perhutanan sosial menjadi proyek strategis nasional.
Bahwa pengelolaan lahan dan hutan berorintasi pada keadilan, dan tidak dikuasai oleh segelintir elit, namun juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. “Pada masa lalu rakyat dipisahkan dari hutan dan hanya sekedar menjadi penonton, dengan proyek strategis nasional perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkan sekaligus jaga turut menjaga kelestarian hutan dan maksimalkan fungsi hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat”, terangnya.
Dikatakan Raja Juli Antoni, sekitar 8,3 juta hektar kawasan hutan telah diberikan pengelolaannya pada rakyat, mencakup 11,015 unit SK perhutanan sosial pada 1,4 juta rakyat indonesia. “Kita masih punya data indikatif, sekitar 5 juta hektar perhutanan sosial dapat berpotensi untuk kita distribusikan lagi pada masyarakat”, ulasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjaga dinamika sosial budaya. ” Perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan solusi kebutuhan rumah tangga pedesaan, seperti bahan bakar kayu, pakan ternak serta mendukung ketahanan pangan nasional secara luas”, ucap Anggota DPR RI yang akrab disapa Titiek Suharto itu.
Dalam sambutannya, Bupati Limapuluh Kota H. Safni mengucapakan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan gelar karya perhutanan sosial proyek SSF (Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project) Kementerian Kehutanan. “Semoga kegiatan ini menjadi ruang strategis multipihak untuk merayakan capaian, berbagi pembelajaran dan memperkuat jejaring usaha perhutanan”, tukasnya.
Dulanjutkan Bupati Safni, setelah terlaksana proyek SSF di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2022, telah terbentuk 41 unit Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menaungi 39.116 KK. “Dengan adanya program perhutanan sosial ini telah membantu meningkatkan usaha dan perekonomian masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota”, ucapnya.
Dipenghujung kegiatan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan Bupati Limapuluh Kota H. Safni berkesempatan melakukan penyerahan Small Grant senilai 3 Milyar Rupiah dan penyerahan dokumen legalitas KUPS Enterprise serta pelepasan Ekspor perdana Kopi KUPS ke Dubai. (*)
