LIMAPULUH KOTA — Bencana sudah terjadi, jalan masih tertutup, masyarakat kesulitan melintas, bahkan sepeda motor harus digotong. Namun, ketika warga membutuhkan penanganan cepat, respons petugas justru dipertanyakan. Kondisi longsor di Jalan Kamaek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah berlangsung selama tiga hari, menjadi tamparan keras bagi kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menangani bencana.
Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Fraksi PKS, Bisron Hadi, S.Pd.I., M.Pd., melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan longsor tersebut. Sabtu,(21/11/2026).
Ia menyayangkan masyarakat masih harus berjibaku secara mandiri membuka akses jalan, sementara jalan itu merupakan satu-satunya jalur vital bagi aktivitas dan mobilitas warga.
“Bencana sudah tiga hari, tetapi masyarakat masih kesulitan melewati jalan tersebut. Semalam operator alat berat tidak bekerja, akhirnya masyarakat sendiri yang bergotong royong. Jangan sampai alat beratnya ada, tetapi operatornya tidak siap saat dibutuhkan. Ini kondisi darurat, bukan pekerjaan yang bisa menunggu,” tegas Bisron.
Ia meminta Bupati Lima Puluh Kota dan Kalaksa BPBD tidak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Menurutnya, dalam situasi bencana, kecepatan merespons laporan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai masyarakat harus berkali-kali menghubungi pejabat dan instansi terkait, tetapi tindakan di lapangan justru lamban.
Bisron bahkan menyoroti komunikasi dengan Kalaksa BPBD Zaimar Hakim yang dinilai tidak responsif. Ia menyebut laporan yang disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Dinas Pekerjaan Umum mendapat respons, namun komunikasi dengan Kalaksa BPBD belum mendapat jawaban.
“Kalau laporan masyarakat terkait bencana saja tidak direspons dengan cepat, lalu kepada siapa masyarakat harus mengadu ketika situasi benar-benar mengancam keselamatan? BPBD itu institusi yang seharusnya paling sigap. Jangan sampai masyarakat justru merasa ditinggalkan ketika sedang menghadapi bencana,” sentilnya.
Kritik ini semakin serius mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Harau dilanda banjir, sementara Bukik Barisan menghadapi longsor. Situasi seperti ini seharusnya membuat pemerintah meningkatkan kesiagaan, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh personel serta peralatan siap digerakkan kapan saja.
Jalan Kamaek bukan sekadar jalan biasa. Bagi masyarakat setempat, jalur tersebut merupakan satu-satunya akses. Jika terputus, urusan ekonomi, aktivitas sehari-hari, hingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat ikut terancam.
Bisron mengingatkan, jangan sampai ketika ada warga yang sakit dan harus segera dibawa berobat, mereka justru terjebak akibat akses yang tidak bisa dilewati. Saat ini, sepeda motor saja harus digotong untuk melewati kondisi jalan. Bagaimana jika ada pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan harus dibawa menggunakan kendaraan?
“Jangan tunggu ada korban, jangan tunggu keadaan semakin parah baru sibuk bergerak. Pemerintah harus berpikir jauh ke depan. Kalau ada warga sakit dalam kondisi darurat, bagaimana mereka akan dibawa berobat? Motor saja harus digotong, apalagi mobil. Ini bukan persoalan sepele, ini menyangkut keselamatan manusia,” ujarnya dengan nada keras.
Ia mendesak pemerintah daerah segera memastikan alat berat bekerja maksimal, operator standby di lokasi, dan penanganan jalan dilakukan tanpa jeda yang tidak perlu. Menurutnya, kesiapan alat tanpa kesiapan operator sama saja dengan kesiapsiagaan yang hanya terlihat di atas kertas.
“Jangan hanya alat berat yang standby, operatornya juga harus standby. Masyarakat tidak butuh janji atau sekadar laporan bahwa peralatan tersedia. Masyarakat butuh jalan yang bisa dilewati, butuh kepastian, dan butuh pemerintah yang benar-benar hadir saat mereka kesusahan,” tutup Bisron.(rio)









