LIMAPULUH KOTA || Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Siska, resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Limapuluh Kota periode 2025–2030. Kepemimpinan ini diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan DPRD terhadap APBD sekaligus memastikan program-program kerakyatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pelantikan pengurus DPC PDIP Limapuluh Kota dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (7/1/2026), bertempat di Shafira Hotel, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan diikuti oleh jajaran kader serta pengurus partai.
Dalam struktur kepengurusan yang dilantik, Siska yang juga anggota DPRD Limapuluh Kota periode 2024–2029 dipercaya sebagai Ketua DPC. Ia didampingi Muhammad Joni, ST sebagai Sekretaris dan Sastri Andiko Dt. Putiah sebagai Bendahara.
Kepada media, Siska menegaskan bahwa kepemimpinannya di partai merupakan perpanjangan dari mandat rakyat yang diembannya di lembaga legislatif. Menurutnya, fungsi partai dan DPRD harus berjalan seiring dalam memastikan APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Sebagai Ketua DPC sekaligus anggota DPRD periode 2024–2029, saya memandang kerja partai dan kerja DPRD sebagai satu kesatuan. Pengawasan terhadap APBD harus memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat, terutama masyarakat kecil,” ujar Siska melalui pesan WhatsApp, Minggu (11/1/2026).
Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Limapuluh Kota akan mendorong perencanaan dan penganggaran yang transparan, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
“Program kerakyatan tidak boleh berhenti di atas kertas. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan anggaran menyentuh sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur nagari, dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Muhammad Joni, ST menyampaikan bahwa penguatan peran DPRD akan ditopang oleh konsolidasi organisasi partai hingga tingkat akar rumput.
“Konsolidasi struktur partai penting agar aspirasi rakyat dapat dihimpun secara sistematis dan diperjuangkan melalui mekanisme anggaran dan pengawasan di DPRD,” katanya.
Dari sisi tata kelola, Bendahara DPC Sastri Andiko Dt. Putiah menekankan bahwa transparansi keuangan partai sejalan dengan semangat pengawasan anggaran publik.
“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya, baik dalam pengelolaan keuangan partai maupun dalam pengawasan APBD. Ini bagian dari komitmen politik kepada rakyat,” ujarnya.
Dengan kepengurusan baru ini, PDIP Kabupaten Limapuluh Kota menegaskan fokus pada penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD serta konsistensi memperjuangkan program-program kerakyatan sebagai fondasi kepercayaan publik menjelang agenda politik ke depan.(rio)
