Payakumbuh — DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan apresiasi atas terbangunnya kesepahaman antara legislatif dan eksekutif dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan dalam rapat paripurna, Sabtu (19/07/2025).
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, menilai bahwa kesepakatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi yang konstruktif antara dua pilar pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
“Penandatanganan perubahan KUA dan PPAS ini merupakan langkah strategis dalam menyempurnakan arah pembangunan daerah. DPRD mendukung penuh setiap kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Wirman.
Ia menambahkan, dengan telah disepakatinya dokumen perubahan KUA dan PPAS, DPRD meminta Pemko Payakumbuh untuk segera menindaklanjutinya dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Setelah penandatanganan ini, kami berharap Pemko secepatnya mengajukan Ranperda Perubahan APBD 2025 agar dapat segera dibahas dan disahkan sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah ditetapkan,” kata dia.
DPRD juga menyampaikan bahwa seluruh catatan, saran, dan koreksi yang telah dituangkan dalam proses pembahasan perubahan KUA-PPAS harus menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan perubahan APBD, guna memastikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
“DPRD akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Payakumbuh,” pungkasnya.
Paripurna itu juga dihadiri Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekda Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Hurisna Jamhur dan Erlindawati, Anggota DPRD lainnya, OPD serta undangan lainnya. (*)
