Lima Puluh Kota — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hj. Aida, mengajak perempuan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam dunia politik dan pengambilan keputusan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan bertema Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik yang digelar di Aula Hotel Kondang, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (24/7/2026).
Dalam pemaparannya, Hj. Aida menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Menurutnya, kepekaan, ketelitian, serta kemampuan memahami persoalan sosial merupakan modal penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, kita mulai membangun gerakan untuk membuka wawasan serta memperkuat mental kader-kader perempuan agar berani tampil, berkompetisi, dan memimpin,” ujar Hj. Aida.
Ia menambahkan, peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik perlu didukung dengan pemahaman hukum, demokrasi, dan wawasan kebangsaan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan, kajian politik, serta pendampingan bagi kader perempuan dinilai penting untuk mencetak pemimpin perempuan yang berkualitas.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lima Puluh Kota, Noviardi, S.Psi.I, menyampaikan pandangannya dari perspektif keagamaan. Menurutnya, perempuan memiliki kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi di berbagai bidang, termasuk politik, namun tetap perlu memperhatikan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.
“Kami selaku bagian dari aktivis agama memandang bahwa perempuan memiliki kewajiban utama dalam menjalankan perannya di dalam rumah tangga. Itulah fitrah yang kami pahami, di mana seorang istri juga berupaya mencari rida suaminya sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga,” kata Noviardi.
Ia menegaskan bahwa perempuan dipersilakan mengembangkan potensi, menempuh pendidikan, berkarier, maupun aktif di organisasi dan politik. Namun, menurutnya, seluruh aktivitas tersebut hendaknya tetap berjalan seiring dengan perhatian terhadap kewajiban dalam keluarga.
“Silakan beraktivitas setinggi-tingginya. Namun, kewajiban utama dalam keluarga tetap perlu diperhatikan agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan seimbang,” ujarnya.
Diskusi tersebut memperlihatkan adanya beragam perspektif mengenai peran perempuan. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan politik sebagai bagian dari pembangunan daerah. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kiprah di ruang publik dengan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.
Kedua narasumber sama-sama berharap perempuan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat sesuai dengan nilai, keyakinan, dan tanggung jawab yang mereka pegang.(rio)
