Payakumbuh — Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Payakumbuh, khususnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (07/05/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Kehadiran mereka disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra, beserta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk sinergi strategis antara pemerintah provinsi dan kota dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” ujar Rida.
Menurutnya, kunjungan itu bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya bersama menyelaraskan visi pembangunan digital antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kota Payakumbuh saat ini sedang berada dalam fase akselerasi transformasi digital. Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, sebagaimana selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” katanya.
Rida menambahkan, sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai terobosan telah dilakukan, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan di berbagai sektor.
“Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga tingkat kelurahan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Payakumbuh, Kurniawan Syah Putra, memaparkan bahwa indeks SPBE Kota Payakumbuh terus menunjukkan peningkatan setiap tahun berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.
“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan. Ini menjadi bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik dan komitmen itu terus dijaga. Capaian ini menjadi modal untuk bergerak menuju fase transformasi digital,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung dan dilengkapi sistem redundansi jaringan.
“Jika satu jalur terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tetap berjalan. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” jelasnya.
Di bidang aplikasi layanan, Pemko Payakumbuh telah mengembangkan berbagai platform digital terintegrasi melalui MyKOPAY. Beberapa di antaranya meliputi E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, hingga SiPADUKO untuk layanan puskesmas.
“Kita juga mengembangkan BIG DATA atau Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data,” tambah Kurniawan.
Ia juga menjelaskan bahwa pada 8 Oktober 2024 lalu telah dilakukan soft launching MPP Digital Kota Payakumbuh.
“Layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR hingga SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan kini sudah dapat diakses secara digital. Begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup mendaftar secara online melalui aplikasi M-Paspor,” jelasnya.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga tengah mengimplementasikan program Taman Digital untuk memperluas jaringan internet hingga kantor-kantor kelurahan seperti Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital. Dengan dukungan penuh Komisi I DPRD Provinsi, kami optimistis program dan kegiatan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya,” pungkasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital sesuai arahan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diimplementasikan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, serta BIG DATA.
