Limapuluh Kota || Kondisi Makam Pahlawan Kabupaten Limapuluh Kota di Lurah Kincia, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, bergelayut kenestapaan. Jalan masuk maupun jalan keluar makam tersebut, betonnya sudah mulai keropos, berlumut, dan bergelombang. Begitu pula dengan pagar dan tangga menuju makam, sudah copot dan amblas. Sementara, pagar cungkup bangunan induk juga ambruk karena pernah diterjang banjir bandang.
Tokoh masyarakat Nagari Situjuah Batua Darussalim Datuak Paduko Sindo, berharap Pemkab Limapuluh Kota, mengucurkan anggaran untuk perawatan makam yang menjadi saksi sejarah perjuangan Peristiwa Situjuah, 15 Januari 1949; mata rantai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948-1949. “Kita berharap, Pemkab Limapuluh Kota mengalokasikan anggaran perawatannya. Mengingat makam ini sudah lama menjadi aset pemerintah daerah,” kata Paduko Sindo, sebagaimana rilis yang diterima, Rabu (15/10/2025).
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, juga meminta pemerintah daerah menambah alokasi anggaran untuk makam pahlawan dalam Rancangan APBD tahun 2026. Fraksi Golkar yang terdiri dari Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, Defrianto Ifkar, dan M Fajar Rillah Vesky menilai, anggaran makam pahlawan yang hanya dialokasikan Rp30 juta setahun, perlu ditambah karena belum sesuai dengan amanat Permensos 23 Tahun 2014.
“Dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan sejak Jumat lalu (3/10/2025), Fraksi Partai Golkar sudah meminta pemerintah daerah, agar dapat menambah alokasi anggaran untuk makam pahlawan kabupaten. Dalam hal ini, makam pahlawan yang terdapat di Lurah Kincia, Nagari Situjuah Batua. Kemudian, makam pahlawan Situjuah Gadang dan Situjuah Banda Dalam,” kata Fajar Rillah Vesky.
Fajar menyebut, sekalipun urusan makam pahlawan tidak termasuk standar layanan sosial pemerintah daerah. Tapi alokasi anggaran yang hanya Rp30 juta setahun untuk makam pahlawan dalam RAPBD 2026, rasanya tidak setimpal dengan hibah tanah makam pahlawan yang sudah diberikan pemerintah nagari kepada pemerintah kabupaten. Sehingga, status tanah maupun status makam pahlawan itu sudah menjadi milik pemerintah daerah. Walau tanahnya tak bisa juga dibawa kemana-mana oleh pemda.
“Limbago Adat Nagari Situjuah Batua bersama pemerintah nagari setempat, sudah bertahun-tahun menghibahkan tanah untuk makam pahlawan di Lurah Kincia kepada pemerintah kabupaten. Tapi sejak dihibahkan, belum pernah pemerintah daerah, merenovasi jalan masuk ataupun jalan keluar makam tersebut. Bahkan, sejak dibangun pada saat Mayjen Ismed Yuzairi menjabat Pangdam I Bukit Barisan pada tahun 1990-an, jalan masuk dan keluar makam Lurah Kincia, belum pernah diperbaiki dengan anggaran pemerintah kabupaten,” kata Fajar Rillah Vesky.
Sedangkan untuk makam pahlawan di Situjuah Gadang, juga telah dihibahkan pemerintah nagari setempat kepada Pemkab Limapuluh Kota, beberapa bulan lalu. Dimana, setelah proses hibah tanah itu selesai dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama Dinas Sosial, pemerintah daerah bersama DPRD sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan monumen di makam tersebut. Namun, alokasinya baru Rp20 juta melalui Perubahan APBD 2025.
Atas kondisi itulah, menurut Fajar Rillah Vesky, Fraksi Partai Golkar berpandangan, anggaran yang diberikan pemda untuk makam pahlawan, perlu ditambah lagi. Karena belum sebanding dengan nilai-nilai patriotisme yang diwariskan oleh para pejuang yang dikebumikan di makam pahlawan tersebut. Padahal, tanpa pengorbanan para pejuang yang gugur di makam pahlawan tersebut, daerah ini tak akan bisa menikmati legitnya belanja dalam RAPBD 2026.
“Rasanya, wajar dan patut, Fraksi Partai Golkar sebagai pengawal setia Pancasila dan NKRI, mengingatkan pemerintah daerah, tentang pentingnya memperkuat kebijakan angggaran untuk makam pahlawan di tahun 2026 nanti. Anggaran yang baru Rp30 juta setahun, perlu ditambah lagi. Sebagaimana aspirasi yang juga diterima Fraksi Golkar, dari keluarga pejuang, pemerintah nagari, masyarakat, dan tokoh-tokoh asal Situjuah Limo Nagari dari berbagai lintas profesi. Baik dinas di kampung, maupun di perantauan,” ulas Fajar Rillah Vesky.
Disisi lain, Pemkab Limapuluh Kota belum secara spesifik menanggapi masukan Fraksi Partai Golkar soal penambahan anggaran makam pahlawan. Tapi, Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang saat menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi Partai Golkar pada Senin lalu (6/10/2025) memastikan, pemerintah daerah bersama DPRD akan melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap RAPBD 2026.
Sebelumnya menyampaikan kepastian itu, Bupati Safni Sikumbang bersama Kepala Dinas Sosial Indra Suryani, Kadis PU Nono Syukri, Wakil Ketua DPRD HM Fadhil Abrar, dan anggota DPRD M. Fajar Rillah Vesky, sudah menemui Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Dirjen Dayasos. Dimana, saat itu Safni selain menyampaikan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Sungai Kamuyang, juga mengajukan proposal rehab makam pahlawan Situjuah Batua. (*/rdk)
