Payakumbuh || Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda mewakili Wali Kota Zulmaeta menghadiri Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun Perencanaan 2027 di Aula SKB Kota Payakumbuh, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kamis (05/02/2026).
“Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari tingkat RT/RW hingga kelurahan,” kata Sekda Rida.
Ia menyebut Musrenbang kelurahan di sembilan kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Timur telah berlangsung pada 6–22 Januari 2026 sebagai tahapan awal penyusunan RKPD 2027.
“Pemerintah daerah mengapresiasi lurah, fasilitator perencana kelurahan, serta seluruh unsur masyarakat yang aktif mengawal proses perencanaan berbasis bottom-up,” ujarnya.
Rida menekankan Pemko Payakumbuh ingin memastikan program pembangunan 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kebutuhan pembangunan tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Karena itu, program prioritas harus dipilih secara selektif,” katanya.
Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Musrenbang 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan RPJPD 2025–2045 serta prioritas nasional dan provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rida juga menyampaikan indikator makro daerah, di antaranya pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada 2024 sebesar 4,53 persen.
“Angka kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 4,95 persen dari 5,19 persen pada 2024 dan lebih rendah dari rata-rata provinsi,” katanya.
Rida menyampaikan sejumlah persoalan di Kecamatan Payakumbuh Timur, seperti 740 KK pada desil 1, 54 balita stunting, 801 keluarga berisiko stunting, 12 KK belum memiliki akses air minum layak, serta 53 KK belum memiliki jamban sehat.
“Data ini harus segera diintervensi oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangan,” ujarnya.
Ia menyebut Musrenbang terintegrasi dengan rembug stunting, sementara prevalensi stunting Kota Payakumbuh pada 2024 masih berada pada angka 16,4 persen.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan UMKM, optimalisasi potensi pertanian, peningkatan layanan publik melalui PATEN, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Kami mengajak masyarakat memilah sampah, mengolah kompos, dan membangun budaya hidup minim sampah,” kata Rida.
Ia menambahkan Pemko Payakumbuh juga terus mengupayakan pembangunan kembali pusat pertokoan Payakumbuh yang terbakar untuk memperkuat pergerakan ekonomi daerah.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur juga menyampaikan sejumlah aspirasi prioritas masyarakat yang masuk melalui Musrenbang kelurahan dan reses anggota DPRD.
“Aspirasi prioritas masyarakat antara lain normalisasi Sungai Batang Agam dan Batang Sikali guna mencegah banjir dan melindungi lahan pertanian,” kata Hurisna.
Selain itu, dia juga menyoroti kebutuhan pembangunan kantor camat yang lebih representatif.
“Kami juga mendorong pengadaan lahan dan pembangunan kantor camat yang representatif untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Hurisna mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh yang mengalokasikan honorarium lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui APBD.
“Kami mengapresiasi Pemko yang telah mengalokasikan honorarium lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti LPM, PKK, RW, dan RT melalui APBD,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar usulan program benar-benar diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak luas, terutama di tengah pengurangan transfer ke daerah.
“Di tengah pengurangan transfer ke daerah, kami mendorong agar setiap usulan benar-benar diprioritaskan pada program yang berdampak luas bagi masyarakat dan menghindari pemborosan anggaran,” terangnya.
Sementara itu, Camat Payakumbuh Timur Yopie Kurniawan mengajak masyarakat memperkuat kolaborasi pembangunan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Mari kita jaga komunikasi dan bekerja sama agar Payakumbuh Timur semakin baik,” pungkasnya.
