Payakumbuh || Tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Wali Kota Payakumbuh tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (11/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh.
Wirman mengatakan, penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah mengalami penyesuaian, termasuk penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tahun ini menjadi momen penting bagi Kota Payakumbuh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” kata Wirman.
Dalam pandangan umum fraksi, Fraksi Partai Golkar menilai pelaksanaan Car Free Day menimbulkan keresahan bagi pelaku UMKM karena mengganggu akses menuju lokasi kegiatan.
Fraksi ini juga meminta agar kegiatan tersebut dievaluasi dan dipindahkan ke kawasan Jalan Soekarno–Hatta.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti menjamurnya tempat biliar dan kafe yang beroperasi 24 jam, serta meminta penertiban demi menjaga citra Payakumbuh sebagai kota berakhlak dan berbudaya.
Fraksi Partai NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh. Sebagian pedagang, kata mereka, menerima karcis resmi, sementara sebagian lainnya tidak. NasDem meminta Pemko melakukan penertiban agar sistem pemungutan lebih transparan dan akuntabel.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) mendorong keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar program prioritas dapat berjalan efektif. KIR juga mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan ekonomi produktif.
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti meningkatnya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang di tengah masyarakat.
Fraksi PKS juga meminta perhatian pemerintah terhadap revitalisasi objek wisata Ngalau Indah agar kembali aktif dan menarik pengunjung.
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik, terutama dalam layanan BPJS Kesehatan. Menurut mereka, pemerintah daerah perlu memastikan agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan yang layak meskipun terjadi penurunan dana transfer pusat.
Fraksi PAN menyampaikan dukungan terhadap langkah digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
PAN juga menyoroti perlunya peningkatan pelayanan di RSUD Adnaan WD dan pemberian beasiswa vokasi bagi pelajar kurang mampu.
Adapun Fraksi PPP mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan melelang kendaraan dinas yang tidak termanfaatkan, mempercepat pembangunan kembali Pasar Payakumbuh pascakebakaran, dan memastikan pembayaran insentif bagi RT/RW, guru TPA, guru PAUD, dan gharim.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan, seluruh masukan akan dikaji dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semuanya akan kami pelajari dengan cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna selanjutnya,” pungkasnya. (*)
