Lima Puluh Kota – Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Syafril, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Syafril menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penghargaan tersebut tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan.
Ia menekankan, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang tertib secara administrasi, tetapi juga menuntut hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun ukuran sesungguhnya adalah apakah APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah. Di sinilah pemerintah harus mampu memberikan jawaban,” tegas Syafril.
Fraksi PPP menilai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terlihat dari realisasi PAD yang hanya mencapai 93,85 persen dari target yang ditetapkan.
Padahal, sejumlah sektor pendapatan seperti BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.
Menurut Syafril, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa peluang meningkatkan PAD masih terbuka lebar apabila dikelola secara lebih serius dan profesional.
Karena itu, Fraksi PPP kembali mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar pengelolaan pendapatan lebih fokus dan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sorotan paling keras diarahkan pada kondisi ekonomi daerah yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Syafril mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 hanya berada di angka 3,46 persen, bahkan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di saat yang sama, tingkat pengangguran justru meningkat dari 3,68 persen menjadi 3,78 persen.
Menurut PPP, dua indikator tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Angka-angka ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ketika ekonomi melambat dan pengangguran meningkat, berarti ada kebijakan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah tidak boleh hanya puas dengan laporan yang terlihat baik di atas kertas,” ujar Syafril.
Fraksi PPP memberikan apresiasi atas turunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, Syafril mengingatkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di lima daerah terbawah di Sumatera Barat dalam peningkatan IPM.
Menurutnya, capaian tersebut belum cukup membanggakan dan harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara lebih serius.
Fraksi PPP juga menilai orientasi belanja daerah harus diubah agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Menurut Syafril, anggaran daerah semestinya diprioritaskan untuk sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial, bukan lebih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti rendahnya realisasi pelaksanaan program APBD Tahun 2026 yang hingga pertengahan tahun dinilai masih berjalan lambat. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap pencapaian target pembangunan apabila tidak segera dipercepat.
Tak hanya mengkritisi aspek ekonomi, PPP juga mengingatkan pemerintah agar lebih serius menangani persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Maraknya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya anak putus sekolah, pergaulan bebas, hingga pembinaan moral generasi muda dinilai sebagai tantangan besar yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Mengakhiri pandangan fraksinya, Syafril menegaskan bahwa seluruh kritik yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD agar arah pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh catatan Fraksi PPP dijadikan bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, mengoptimalkan PAD, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih, tetapi ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Selama ekonomi masih melambat, pengangguran meningkat, PAD belum optimal, dan pelayanan publik belum maksimal, maka pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk diselesaikan,” tutup Syafril.(rio)
