Limapuluh Kota — Kepercayaan publik kembali diuji. Mobil dinas jabatan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, viral setelah dipakai istrinya bersama sejumlah teman melakukan perjalanan ke Padang untuk urusan kuliah. Ironisnya, kendaraan pelat merah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara itu justru terlihat dipakai layaknya mobil pribadi keluarga pejabat.
Dalam video yang beredar di media sosial, Toyota Camry hitam milik Ketua DPRD melintas di jalan nasional hingga Tol Padang–Sicincin sambil direkam suasana perjalanan dan candaan di dalam mobil. Salah satu teman dari istri Ketua DPRD bahkan tampak ikut mengemudikan kendaraan dinas tersebut.
“Kita mau pergi kuliah sama ibuk. Nah ini ada driver pribadinya, sopir kedua,” terdengar dalam video yang kini menuai gelombang kritik publik.
Masyarakat menilai kejadian ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan cerminan buruk mental sebagian pejabat yang menganggap fasilitas negara dapat dipakai sesuka hati oleh keluarga. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin kendaraan yang dibeli dari uang rakyat bisa dipakai untuk kepentingan pribadi, bahkan diberikan kepada orang lain untuk dikendarai.
“Kalau rakyat kecil pinjam motor teman tanpa surat bisa ditilang. Tapi mobil negara dipakai jalan-jalan dan sopirnya teman keluarga pejabat, cukup minta maaf lalu selesai?” tulis seorang warga di media sosial.
Doni Ikhlas memang telah meminta maaf dan mengaku lalai. Ia beralasan sopir pribadi sedang sakit sementara dirinya berada di luar kota untuk urusan dinas. Namun alasan tersebut justru dinilai semakin memperlihatkan betapa longgarnya pengawasan penggunaan aset negara di lingkungan pejabat.
Publik menilai persoalan ini tidak bisa ditutup hanya dengan permintaan maaf formal. Sebab yang dipersoalkan bukan hanya penggunaan mobil, tetapi rusaknya rasa keadilan masyarakat. Ketika rakyat diminta disiplin membayar pajak dan mematuhi aturan, sebagian pejabat justru memperlihatkan gaya hidup yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kenyamanan keluarga.
Kritik juga mengarah pada lemahnya etika pejabat publik. Jabatan dianggap bukan lagi amanah, melainkan privilese yang bisa dinikmati lingkaran keluarga. Mobil dinas akhirnya tidak berbeda dengan kendaraan pribadi, hanya bedanya dibayar oleh uang rakyat.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintahan daerah. Jika penyalahgunaan fasilitas negara terus dianggap kesalahan kecil yang cukup ditebus dengan kata “maaf”, maka publik akan semakin pesimis terhadap keseriusan pejabat menjaga amanah dan integritas.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, pemandangan kendaraan negara dipakai untuk urusan pribadi terasa bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi bentuk ketidakpekaan terhadap rakyat yang membiayai seluruh fasilitas tersebut.(rio)
