Sekolah Rakyat di Sungai Kamuyang: Program Tepat atau Paksakan Kebijakan?

- Editor

Sabtu, 13 Desember 2025 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh:
Wahyudi Thamrin

Pertanyaan mengapa Nagari Sungai Kamuyang diarahkan bahkan terkesan dipaksakan untuk mengadopsi program Sekolah Rakyat (SR) patut kita jawab dengan jernih dan objektif. Sebab, setiap program nasional yang digulirkan pemerintah, termasuk sembilan program prioritas Presiden, semestinya disikapi masyarakat dengan arif, cerdas, dan berdasarkan kebutuhan lokal, bukan sekadar formalitas administratif.

Jika merujuk pada RT/RW dan RDTR Kecamatan Luhak, Nagari Sungai Kamuyang jelas berada dalam kawasan pertanian, peternakan, agribisnis dan kehutanan.

Karakter ruang ini bukan sekadar predikat di atas kertas. Ia menggambarkan identitas sosial, potensi ekonomi, sekaligus arah pembangunan yang paling rasional untuk masyarakat nagari.

Secara geografis, Nagari Sungai Kamuyang dianugerahi potensi sumber daya manusia yang mumpuni dan keberadaan Balai Pembibitan Ternak unggul (BPTU ) Kementerian Pertanian Padang Mengatas sebagai institusi strategis di bidang pembibitan sapi. Kombinasi ini seharusnya menjadi pintu masuk besar bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam program prioritas nasional, khususnya pada sektor ketahanan pangan melalui pengembangan sapi pedaging dan sapi perah.

Baca Juga :  Pemko Payakumbuh Perkuat Pengendalian Program, Monev Triwulan I Soroti Capaian dan Kendala OPD

Kebutuhan daging dan susu nasional terus meningkat, terlebih sejak hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lonjakan kebutuhan ini menuntut pasokan yang stabil, terukur, dan berasal dari sentra-sentra produksi yang memiliki kesiapan. Sungai Kamuyang, dengan segala potensi agribisnisnya, sesungguhnya berada pada posisi emas untuk menjawab tantangan tersebut.

Karena itu, alih-alih mensyaratkan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam dan kontur Gunung Sago, sudah seharusnya pemerintah membuka jalan agar program nasional yang relevan khususnya sektor peternakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga :  Ryan Made Hanesty Gelar Reses di Dapil III, Serap Aspirasi Warga Payakumbuh Timur dan Selatan

Program Sekolah Rakyat (SR) sebaiknya bukan dipaksakan sebagai formalitas, melainkan diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam bidang yang memang menjadi nadi ekonomi nagari.

Jika SR mampu bertransformasi menjadi ruang belajar praktik agribisnis, teknologi peternakan, manajemen pakan, hingga pengolahan susu dan daging, maka ia akan menjadi institusi pendidikan yang kontekstual dan tepat sasaran. Sebuah sekolah yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar hadir karena kebijakan pusat.

Harapannya, inilah jalan bagi Nagari Sungai Kamuyang untuk meningkatkan ekonomi warganya, tanpa harus merusak keseimbangan alam Gunung Sago, tanpa mengorbankan ruang pertanian, kehutanan dan tanpa menggeser identitas agraris yang telah lama menjadi kekuatan nagari. (*/rio)

Berita Terkait

Demokrat Sentil Keras Kinerja Pemko Payakumbuh: PAD Melampaui Target, Tapi Perencanaan Anggaran Dinilai Bermasalah
Fraksi PAN Keras! Pelantikan Direksi Tirta Sago Dinilai Langkahi Proses Hukum
PPP Soroti PAD, SILPA dan Kesejahteraan Guru Nonformal dalam Pertanggungjawaban APBD 2025
RSUD Dikeluhkan, PAD Mandek, Aset Terbengkalai: Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) Kuliti Kinerja Pemko Payakumbuh
Ainul Farhan: WTP dan Serapan Tinggi Tak Ada Artinya Jika Rakyat Belum Sejahtera
PKS “Semprot” Kinerja Pemko Payakumbuh, Anggaran Tak Terserap Jadi Sorotan
Fraksi Golkar Bintang Pembangunan Setujui APBD 2025, Nasmi Soroti Gaji Guru dan Ngalau Indah
Dukungan ke Aspon Dedi Menguat! Hery Muklis dan Sardi Nefri Dorong Dua Periode

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:38 WIB

Demokrat Sentil Keras Kinerja Pemko Payakumbuh: PAD Melampaui Target, Tapi Perencanaan Anggaran Dinilai Bermasalah

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:18 WIB

Fraksi PAN Keras! Pelantikan Direksi Tirta Sago Dinilai Langkahi Proses Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:07 WIB

PPP Soroti PAD, SILPA dan Kesejahteraan Guru Nonformal dalam Pertanggungjawaban APBD 2025

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:46 WIB

RSUD Dikeluhkan, PAD Mandek, Aset Terbengkalai: Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) Kuliti Kinerja Pemko Payakumbuh

Selasa, 23 Juni 2026 - 23:09 WIB

Ainul Farhan: WTP dan Serapan Tinggi Tak Ada Artinya Jika Rakyat Belum Sejahtera

Berita Terbaru