Payakumbuh – Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menyatakan dukungan terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
Ia menilai, dokumen anggaran yang disusun oleh eksekutif sudah mengakomodasi dinamika fiskal dan kebijakan nasional, namun tetap harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kami tentu menyambut baik penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 ini. Namun kami juga menekankan bahwa anggaran yang disusun harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Wirman usai rapat paripurna, Senin (04/08/2025).
Menurutnya, DPRD akan melakukan pembahasan secara teliti dan objektif terhadap seluruh struktur anggaran yang diajukan, termasuk mencermati program-program prioritas yang dibiayai melalui peningkatan belanja dan pemanfaatan sisa lebih anggaran (SiLPA).
Wirman menyampaikan bahwa DPRD akan memberi perhatian serius terhadap efektivitas dan kualitas belanja daerah dalam perubahan APBD tahun ini.
“Belanja yang bertambah harus betul-betul memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita ingin pastikan bahwa program-program prioritas, terutama penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting, benar-benar berjalan secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi belanja dengan visi-misi kepala daerah serta arah pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden dan Permendagri terkait penyusunan APBD 2025.
Terkait dengan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,14 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, Wirman menyatakan apresiasi atas optimisme yang ditunjukkan oleh Pemko Payakumbuh.
“Target PAD yang meningkat patut diapresiasi, namun yang terpenting adalah realisasinya. Kenaikan ini harus diikuti oleh strategi yang konkret, seperti peningkatan pelayanan, perluasan basis pajak, dan upaya intensif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, agar target-target anggaran yang ditetapkan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Wirman menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD sangat ditentukan oleh sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Untuk itu, DPRD akan terus mengawal proses pembahasan hingga ditetapkannya Perubahan APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami di DPRD berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara mendukung program pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar APBD benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (*)
