Limapuluh Kota || Buntut berkurangnya transfer keuangan pusat ke daerah, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, sepanjang tahun 2025 ini, tidak bisa memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak di daerah tersebut.
Ini terjadi karena tidak adanya Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga.
Dalam kondisi penuh keprihatinan itu, masyarakat Jorong Bumbuang, Nagari Situjuah Batua, yang kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan, berinisiatif memperbaiki sendiri, ruas jalan kabupaten di kampung mereka. Jalan kabupaten penghubung Situjuah Limo Nagari, dengan Subarangparik, Akabiluru itu sudah bertahun-tahun rusak parah.
Warga dipelopori Kepala Jorong Bumbuang, Delfitra, bergotong-royong mengumpulkan semen, kerekel, dan pasir, untuk memperbaiki jalan tersebut. Setelah material terkumpul, warga bergotong-royong mengerjakannya. Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, ikut hadir dan mendukung ggotong-royong tersebut pada Sabtu (11/10/2025).
Delfitra menyebut, warga Jorong Bumbuang dan Pemerintah Nagari Situjuah Batua, setiap tahun selalu mengusulkan dalam Musrenbang, agar ruas jalan kabupaten penghubung Bumbuang dengan Subarangparik, dapat diperbaiki pemda. Namun, bertahun-tahun diusulkan, namun tak pernah juga direalisasikan.
“Sambil menunggu bantuan pemerintah, kami angsur dengan bergotong-royong. Kami kumpulkan bantuan dari perantau, peternak ayan, masyarakat, dan anggota dewan, untuk beli semen, kerekel, dan pasir. Setelah terkumpul, dilakukan gotong-royong. Namun, ini belum menyelesaikan masalah, harapan kami, ada anggaran dari pemerintah,” kata Delfitra bersama Kepala Jorony Tepi Salmi.
Sementara, anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky menyebut, ruas jalan kabupaten penghubung Bumbuang, Situjuah Batua, Situjuah Limo Nagari dengan Subarangparik, Akabiluru, memang rusak parah. Jalan ini, tidak hanya jalur utama masyarakat untuk mengantar anak pergi ke sekolah. Tapi juga urat nadi perekonomian. Karena merupakan akses utama ke areal perkebunan, pertanian dan peternakan.
“Melihat banyaknya jalan-jalan kabupaten yang kondisinya seperti di Jorong Bumbuang ini, makanya Fraksi Golkar APBD 2026, meminta pemda merasionalisasi belanja pegawai, termasuk belanja DPRD, serta belanja rutin lain dalam RAPBD 2026. Hasil rasionalisasi itu dapat digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan secara merata. Karena tahun 2026, transfer pusat ke daerah semakin berkurang. Dan Limapuluh Kota juga tak kebagian DAU Jalan ataupun Jembatan,” kata Fajar Rillah Vesky.
Melihat kemungkinan anggaran daerah masih seret tahun depan, Fajar Vesky menyebut, perbaikan jalan dan jembatan perlu dilakukan, dengan melobby pemerintah pusat. “Syukur-syukur, kita dapat Inpres jalan. Namun, jika nanti Inpres jalan pun, belum menyasar jalan-jalan kabupaten seperti di Jorong Bumbuang ini, tentu selain partisipasi warga lewat goro, harus ada kebijakan anggaran di APBD. Genjot pendapatan, efektifikan belanja daerah. Dan perbanyak padat-padat karya,” kata Fajar Rillah Vesky.(*/rel)
