Ketua DPRD Payakumbuh: RKPD 2027 Jangan Sekadar Formalitas, Harus Jawab Kebutuhan Rakyat

- Editor

Senin, 30 Maret 2026 - 13:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh || Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Senin (30/03/2026).

“Kami mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting merumuskan arah pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” kata Wirman.

Ia menyebut DPRD aktif mengawal proses perencanaan melalui musrenbang, reses, dan rapat dengar pendapat guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi sejak awal.

Menurut dia, sejumlah isu strategis yang dihimpun DPRD antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pembinaan keagamaan dan budaya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Payakumbuh Afviandi.Dt.Itam Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Walikota dan Wakil Walikota yang Baru Dilantik

Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan UMKM.

Wirman menambahkan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Ia menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD 2027.

DPRD, lanjutnya, mendorong agar Pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah.

Baca Juga :  Musrenbang Padang Alai Bodi 2026 Fokus Penanganan Stunting dan Pertanian

Wirman menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Ainul Farhan: WTP dan Serapan Tinggi Tak Ada Artinya Jika Rakyat Belum Sejahtera
PKS “Semprot” Kinerja Pemko Payakumbuh, Anggaran Tak Terserap Jadi Sorotan
Fraksi Golkar Bintang Pembangunan Setujui APBD 2025, Nasmi Soroti Gaji Guru dan Ngalau Indah
Dukungan ke Aspon Dedi Menguat! Hery Muklis dan Sardi Nefri Dorong Dua Periode
Dandim 0306/50 Kota Pererat Sinergi dengan Insan Pers, Kunjungi Balai Wartawan Luak Limopuluah
Dari Demokrat ke Gerindra, Manuver Fahlevi Mazni Guncang Peta Politik Payakumbuh
Razia Berulang, Kafe Remang-remang Masih Beroperasi: Di Mana Ketegasan Pemerintah?
Pemko Payakumbuh Sidak Seluruh SPBU, Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 23:09 WIB

Ainul Farhan: WTP dan Serapan Tinggi Tak Ada Artinya Jika Rakyat Belum Sejahtera

Selasa, 23 Juni 2026 - 22:50 WIB

PKS “Semprot” Kinerja Pemko Payakumbuh, Anggaran Tak Terserap Jadi Sorotan

Selasa, 23 Juni 2026 - 22:24 WIB

Fraksi Golkar Bintang Pembangunan Setujui APBD 2025, Nasmi Soroti Gaji Guru dan Ngalau Indah

Selasa, 23 Juni 2026 - 15:33 WIB

Dukungan ke Aspon Dedi Menguat! Hery Muklis dan Sardi Nefri Dorong Dua Periode

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:43 WIB

Dari Demokrat ke Gerindra, Manuver Fahlevi Mazni Guncang Peta Politik Payakumbuh

Berita Terbaru