Payakumbuh – Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Erlindawati, menilai bahwa pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mencerminkan bentuk kontrol politik yang sehat serta mewakili aspirasi kritis dari masyarakat.
“Setiap fraksi memiliki fokus perhatian masing-masing yang relevan dengan dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat,” kata Erlindawati di Ruang Sidang DPRD, Selasa (05/08/2025).
Ia menyebut, mulai dari sorotan terhadap temuan BPK, keterlambatan insentif guru PAUD dan LPTQ, hingga proses seleksi direksi Perumda Air Minum, semuanya merupakan isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami di DPRD akan memastikan bahwa seluruh catatan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam pembahasan perubahan APBD selanjutnya,” ujarnya.
Erlindawati juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh proses perubahan anggaran. Menurutnya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik harus menjadi fondasi dalam setiap keputusan fiskal.
“Kami berharap eksekutif dapat merespons pemandangan umum ini secara komprehensif dan terbuka, sehingga proses perubahan APBD berjalan dalam koridor hukum dan memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya. (*)
