LIMA PULUH KOTA — Kualitas udara yang kembali menjadi sorotan di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak boleh berhenti pada imbauan. Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Fraksi PKS, Beni Murdani, S.E., M.M., mendesak Bupati Safni Sikumbang mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjamin kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Desakan itu disampaikan Beni menyusul kondisi kualitas udara yang berdasarkan data yang beredar menunjukkan indeks 183 atau kategori “Tidak Sehat”, dengan polutan utama PM2.5.
Menurut Beni, angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Apalagi Pemkab Lima Puluh Kota sendiri sebelumnya telah mengakui kondisi udara tidak sehat dan pada September lalu menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi dampak kabut asap. Dalam rakor itu, Pemkab menyatakan perlunya aksi nyata, pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, pembagian masker serta penguatan koordinasi.
“Kalau kondisi udara semakin memburuk, pemerintah jangan hanya mengeluarkan imbauan. Harus ada langkah nyata dan keputusan yang jelas untuk melindungi masyarakat. Kesehatan warga tidak boleh menunggu sampai muncul korban atau kasus gangguan pernapasan meningkat,” tegas Beni, Kamis (8/10/2026).
Beni secara khusus meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota segera berkoordinasi dengan Bupati, Dinas Kesehatan, BPBD dan sekolah-sekolah untuk menentukan langkah perlindungan bagi peserta didik.
Ia menilai, apabila kualitas udara tetap berada pada kategori tidak sehat, aktivitas belajar di luar ruangan harus dievaluasi. Bila kondisi semakin buruk, pemerintah harus memiliki keberanian mengambil kebijakan seperti mengurangi kegiatan luar ruangan, membagikan masker, mempersingkat aktivitas sekolah atau menerapkan pembelajaran dari rumah, dengan tetap mengacu pada data kualitas udara resmi dan rekomendasi kesehatan.
Jangan sampai anak-anak tetap dipaksa beraktivitas seperti kondisi normal ketika udara sudah tidak sehat. Pemerintah harus punya protokol yang jelas: kapan sekolah dikurangi kegiatannya, kapan siswa dilindungi dengan masker, dan kapan pembelajaran dari rumah harus diberlakukan.
Langkah seperti itu bukan sesuatu yang berlebihan. Di Kabupaten Dharmasraya, misalnya, pemerintah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk PAUD hingga SMP setelah kualitas udara memburuk akibat kabut asap.
Beni juga menyoroti pentingnya konsistensi tindak lanjut pemerintah. Sebab, Pemkab Lima Puluh Kota sebelumnya sudah menyatakan akan memperkuat pemantauan kualitas udara, menyediakan informasi resmi, melindungi kelompok rentan dan mempercepat penanganan apabila kondisi meningkat.
“Kita sudah pernah rapat, sudah pernah menyampaikan imbauan. Sekarang pertanyaannya, apa langkah konkret ketika kondisi kembali memburuk?” kata Beni.
Ia meminta Bupati memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bergerak dalam satu komando. Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan data kualitas udara tersedia dan mudah diakses masyarakat, Dinas Kesehatan harus menyiapkan langkah antisipasi dampak kesehatan, sementara Dinas Pendidikan harus memiliki skenario perlindungan bagi siswa.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan satu sumber informasi resmi agar tidak terjadi simpang siur mengenai kondisi udara dan kebijakan pemerintah.
Beni mengingatkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan membutuhkan perlindungan lebih ketika kualitas udara memburuk. Pemkab sendiri sebelumnya telah mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar.
Ia juga mendorong pemerintah memperketat pencegahan sumber-sumber asap baru di daerah serta memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan.
Bupati harus hadir mengambil keputusan. Jangan menunggu kualitas udara semakin parah baru bertindak. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan aktivitas yang bisa ditunda atau disesuaikan.
Kita tidak ingin pemerintah baru bergerak setelah masyarakat jatuh sakit. Kalau tanda-tandanya sudah terlihat, pencegahan harus dilakukan sekarang.
Beni menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan persoalan kualitas udara di Kabupaten Lima Puluh Kota.(rio)
