PAYAKUMBUH — Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Afviandi, S.Pt, Dt. Itam, menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan sektor ekonomi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh.
Sebagai pimpinan di Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Afviandi aktif terlibat dalam berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan perekonomian daerah, perdagangan, pertanian, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fokus pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Dalam sejumlah kegiatan kerja dan kunjungan lapangan, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama berbasis pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh yang dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat distribusi hasil pertanian.
Afviandi menilai fasilitas tersebut perlu dimaksimalkan agar memberikan dampak nyata bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha lokal.
“Potensi Kota Payakumbuh sangat besar, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Namun, potensi ini harus dikelola dengan baik melalui kolaborasi semua pihak agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan ekonomi daerah, termasuk digitalisasi sistem perdagangan dan perluasan akses pasar bagi produk lokal agar mampu bersaing lebih luas.
Evaluasi Kinerja BUMD dan Pelayanan Publik
Selain sektor ekonomi, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh juga rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, salah satunya Perumda Air Minum Tirta Sago. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan pelayanan publik, khususnya distribusi air bersih, berjalan optimal dan merata.
Afviandi menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi perbaikan layanan publik.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh layanan publik berjalan dengan baik. Jika terdapat kendala di lapangan, harus segera dicari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Dorongan Sinergi Antar-Stakeholder
Afviandi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.
Ia mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam pelayanan publik.
“Sinergi adalah kunci. Kita ingin semua pihak bergerak bersama untuk membangun Payakumbuh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.
Komitmen Pengawasan untuk Pembangunan Daerah
Komisi B DPRD Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran demi memastikan kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Afviandi menegaskan bahwa dirinya bersama anggota Komisi B lainnya akan terus mengawal setiap kebijakan agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.(rio)
