Payakumbuh — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh kembali menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (2/4/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
Dalam forum itu, masing-masing OPD memaparkan pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi anggaran selama tahun 2025. Selain itu, turut dibahas berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya dalam pengembangan sektor ekonomi, peningkatan investasi, serta penyerapan tenaga kerja di daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Afviandi, S.Pt Datuak Itam, menegaskan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi potensi pariwisata daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penguatan UMKM harus menjadi prioritas, disertai dengan pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, Afviandi juga menekankan pentingnya kemudahan investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, iklim investasi yang kondusif akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian didorong untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta memperkuat sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja.
Anggota DPRD lainnya turut memberikan berbagai masukan dan evaluasi terhadap kinerja OPD, guna memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Pansus LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan seluruh OPD terkait. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.(rio)
