Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/04/2026).
Forum lintas sektor ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat kota.
Rakor dipimpin oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program MBG di Kota Payakumbuh.
Kehadiran berbagai perangkat daerah dalam satu forum mencerminkan keseriusan Pemko Payakumbuh dalam memastikan program yang menyentuh hajat hidup puluhan ribu warga ini berjalan optimal.
Dalam arahannya, Yasrizal menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan layanan dan mutu program MBG. Ia juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam setiap pelaksanaan program.
“Langkah ini diyakini tidak hanya menjamin kesegaran dan kualitas bahan makanan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah serta memperkuat ekosistem UMKM di Payakumbuh,” ujar Yasrizal.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan pemenuhan persyaratan kelayakan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berproses, khususnya terkait perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) beserta kelengkapan dokumen lainnya.
Hal tersebut menjadi prioritas agar seluruh SPPG yang beroperasi mampu menjaga mutu dan kualitas MBG bagi penerima manfaat, terutama peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Afridel Asda, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia juga menyatakan kesiapan dinas dalam mendukung pemenuhan kebutuhan bahan pangan lokal.
“Dinas Ketahanan Pangan siap berkolaborasi, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas,” ungkapnya.
Hingga saat ini, dari total 32 SPPG yang terdaftar di Kota Payakumbuh, sebanyak 23 SPPG telah aktif beroperasi dan menjangkau sekitar 58.000 jiwa penerima manfaat atau setara dengan 93,5 persen dari target 62.000 jiwa.
Pemko Payakumbuh optimistis seluruh target dapat terpenuhi seiring percepatan operasional SPPG yang masih dalam tahap persiapan.
Seluruh hasil dan kesepakatan dalam rakor ini akan dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut.
Rakor turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula para ketua yayasan dan kepala SPPG se-Kota Payakumbuh yang berperan langsung dalam implementasi program di lapangan.
