Payakumbuh || Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD kota Payakumbuh menyoroti aspek belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026.
Melalui juru bicara Fitrayanto,SE. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan pentingnya efektivitas dan pemerataan alokasi anggaran di bagi semua sektor pembangunan. Terutama pada sektor strategis seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran belanja harus diarahkan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujar Fitrayanto saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap dokumen R-APBD Tahun 2026.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama ini dan berharap dengan apa yang telah ditargetkan pada tahun 2026 benar-benar bisa diwujudkan untuk menuju kemakmuran masyarakat Payakumbuh. “ Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebagai berikut : Pendapatan Daerah Rp. 652,98 Milyar, Belanja Daerah Rp. 738,14 Milyar, Devisit Rp. 85,16 Milyar.
Bedasarkan Pendapatan Transfer ke Daerah ( TKD) Tahun 2025 sebesar RP. 605, 99 Milyar namun pada tanggal 23 September 2025 Pemerintah menerbitkan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026, dimana pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Kota Payakumbuh sebesar Rp. 401, 9 Milyar lebih. Jika dibandingkan TKD tahun 2025 maka TKD 2026 terjadi penurunan sebesar Rp. 116, 88 Milyar.
Oleh Karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah untuk kembali menyesuaikan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Ada beberapa Rekomendasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami berikan kepada Pemerintah Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Diharapkan Pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kualitas belanja, efisiensi program kegiatan, peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan distribusi yang selama ini kami lihat belum maksimal padahal banyak potensi pajak daerah dan distribusi daerah yang bisa di maksimalkan seperti : pajak parkir, restribusi parkir dan restribusi pedagang kaki lima.
Untuk melakukan penghematan kami merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan lelang kendaraan – kendaraan dinas yang kurang termanfaatkan secara maksimal sehingga bisa mengurangi biaya operasional dan perawatan kendaraan tersebut.
Dalam menyikapi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan batas maksimal balanja Pegawai Daerah hanya 30 persen pada tahun anggaran 2027 kami berharap dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Pemerintah Daerah sudah ada langkah – langkah strategis dari sekarang untuk mencapai target tersebut. ”Ucap fitrayanto.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyoroti Rencana Pembangunan Pasar Payakumbuh yang terbakar diharapkan Pemerintah Daerah segera melakukan langkah – langkah persuasif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Payakumbuh dan juga kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap relokasi Pedagang yang terkena dampak untuk segera diselesaikan.
Adapun masalah Belanja Hibah fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa juga mengakomodir dana hibah untuk sekolah – sekolah swasta yang berbasis agama seperti : tarbiyah dan Ma’had Islami yang selama ini agak terlupakan.
Terkait dengan Insentif Gharim, Guru TPA, Guru Honor PAUD, RT, RW dan LPM diharapkan Pemerintah Daerah mencarikan solusi terbaik, sehingga insentif tersebut bisa dibayarkan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah terhadap kerja sosial yang telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tersebut.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke seluruh lini. Sebab mereka menilai masih ada ketimpangan yang perlu diatasi melalui kebijakan anggaran yang berpihak.
Selain itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan dan sosial masyarakat. “Nilai-nilai religius dan sosial merupakan kekuatan moral yang bisa memperkuat ketahanan sosial masyarakat kota payakumbuh, dengan peningkatan ajaran agama dan budaya di sekolah kami berharap dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Pemerintah Daerah menyusun Perda tentang Muatan dan Kearifan Lokal seperti baca tulis Alquran dan penerapan pembelajaran Fiqh di sekolah serta Perda tentang Pelestarian adat, budaya, alam serta situs sejarah di Kota Payakumbuh..” tegas fitrayanto
Sementara itu, Terkait Terminal Agro di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga di mengakomodir kepentingan para petani.
Untuk Pembangunan di Kota Payakumbuh baik itu jalan, drainase, irigasi dan rehab gedung atau pembangunan lainnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengharapkan dilakukan pengawasan secara maksimal dan tidak ada didominasi pelaksanaannya oleh beberapa rekanan saja.
Terkait dengan peningkatan kinerja ASN sebagai pelayan masyarakat kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah daerah bisa melakukan peningkatan pendidikan dan latihan baik berupa soft skill maupun hard skill di masing – masing OPD.
Demikianlah yang dapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampaikan pada kesempatan ini, semoga pertanyaan yang kami sampaikan bisa mewakili masyarakat Kota payakumbuh, yang mungkin mereka memiliki pertanyaan yang sama, akan tetapi kesempatan itu tidak ada pada mereka.
“Maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan selalu menjadi penyambung lidah masyarakat, dalam menyampaikan keluh kesah dan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami menyampaikan hal ini bukan berdasarkan kebencian, akan tetapi bersadarkan kecintaan kami kepada kota payakumbuh yang lebih maju,” tutup Fitrayanto.(rdk/rb)
