Payakumbuh || Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Payakumbuh memiliki sederet catatan kritis terkait Rancangan APBD (R-APBD) 2026. Hal ini disampaikan juru bicara (jubir) Fraksi Partai Nasdem Febriadi, A.Md.pada rapat paripurna di Gedung DPRD kota payakumbuh, Selasa (11 November 2025).
Pada R-APBD 2026, Fraksi NasDem mencermati dengan seksama kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas. Fraksi NasDem menilai perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Fraksi NasDem berpendapat bahwa dalam penyusunan APBD Tahun 2026, prioritas utama hendaknya diberikan pada: pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian inflasi daerah; peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan lokal; serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan.,” jelas Febriadi.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sektor pajak dan retribusi daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel, tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Dalam hal belanja daerah, Fraksi NasDem berharap agar proporsi belanja pegawai dapat dikendalikan, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan dapat ditingkatkan. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran harus menjadi komitmen bersama, agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan rasionalisasi kegiatan-kegiatan seremonial atau program yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, setiap kegiatan hendaknya disusun secara selektif dan berorientasi pada hasil nyata. Hal ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Payakumbuh yang sebentar lagi akan diselenggarakan, mohon Pemerintah Daerah melakukan peninjauan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
Kami berpendapat dalam hal untuk pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Payakumbuh seyogianya terlebih dahulu diawali dengan Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, sebagaimana telah menjadi ketentuan dan tradisi yang berlaku sejak dahulu. Setelah pelaksanaan rapat paripurna tersebut, kegiatan upacara atau rangkaian perayaan lainnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk kelanjutan dan penyempurna dari momentum peringatan HUT Kota Payakumbuh.,” paparnya.
Selain itu, Kami juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aparatur pemerintah daerah, terutama terkait dengan masih adanya penempatan pegawai yang telah lama menduduki jabatan yang sama. Fraksi NasDem berpendapat bahwa rotasi, promosi, dan penyegaran struktur aparatur perlu dilakukan secara terukur dan objektif, guna mendorong peningkatan kinerja, motivasi, serta terciptanya regenerasi birokrasi yang sehat dan profesional. Penataan sumber daya aparatur ini juga diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
Selanjutnya, kami memandang perlu untuk segera diselesaikannya permasalahan terkait kawasan Ngalau Indah yang hingga saat ini masih tertutup dan belum difungsikan secara optimal. Kawasan tersebut sejatinya memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian permasalahan tersebut, baik dari aspek pengelolaan, administrasi, maupun kebijakan teknis lainnya.
Adapun terhadap pengelolaan kolam renang di kawasan Ngalau yang hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD daerah. Fraksi meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas tersebut, serta menekankan pentingnya evaluasi dan inovasi dalam strategi pengelolaannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara itu, pada aspek Pendapatan Daerah, Fraksi Partai Nasdem menilai, Dalam kondisi keuangan daerah yang menuntut kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran akibat kebijakan penyesuaian dari pemerintah pusat, Fraksi NasDem menilai bahwa setiap potensi sumber pendapatan daerah harus dioptimalkan. Terutama dalam hal Pariwisata, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola potensi wisata dan aset daerah secara lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan, guna memperkuat kemandirian fiskal Kota Payakumbuh di masa mendatang.,” Urai febriadi.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyoroti permasalahan parkir liar yang marak terjadi di berbagai titik di Kota Payakumbuh, terutama di kawasan pasar dan pusat keramaian. Kami menilai, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan parkir, telah membuka peluang munculnya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Seperti adanya temuan di lapangan (Pasar Ibuh) bahwa dalam pelaksanaan pungutan bea harian kepada pedagang oleh dinas terkait, terdapat ketidakteraturan dalam mekanismenya. Sebagian pedagang menerima kartu atau karcis resmi sebagai bukti pungutan, sementara sebagian lainnya tidak.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami, ke mana arah pertanggungjawaban dari pungutan yang tidak disertai bukti resmi tersebut. Fraksi Nasdem menilai perlu adanya penertiban dan standarisasi sistem pemungutan retribusi agar seluruh penerimaan daerah tercatat secara transparan dan akuntabel. Mohon Penjelasannya.,” pungkas febriadi.(rdk/rb)
