Payakumbuh || Senin 29 September 2025 siang, warga Sekolah SMKN 3 Payakumbuh dikegetkan dengan dugaan penemuan ulat di sayuran paket makanan bergizi gratis (MBG).
Penemuan dugaan ulat belatung di salah satu menu paket MBG untuk anak sekolah tersebut, menurut sumber membuat siswa terkait menjadi syok dan urung menyantap hidangan yang diperuntukan kepadanya. Si siswa hanya memvideokan temuan dan mendiamkan masalah tersebut saat peristiwa kejadian.
Namun meledaknya kejadian di kawasan Lubuk Basung, Agam, beberapa hari lalu tentang seratusan siswa dan guru mengalami keracunan akibat dugaan menyantap menu nasi goreng MBG, sehari kemudian seorang sumber menghubungi awak media meminta melakukan investigasi terkait dugaan temuan disalah satu paket MBG siswa SMKN 3 Payakumbuh ada makanan yang berulat.
Selain meminta untuk dilakukan investigasi, narasumber juga memberikan sebuah bukti gambar serta video terkait dugaan temuan makanan berulat di salah satu menu makanan siswa di sekolah yang terletak di kawasan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tersebut.
Namun saat awak media mencoba menghubungi Kepala Sekolah SMKN 3 Payakumbuh sejak dua hari belakangan untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran dugaan temuan yang bikin syok siswa tersebut, sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan respon serta tanggapan.
Hal yang sama juga dialami oleh salah satu rekan awak media yang berusaha menghubungi sebuah Yayasan Mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus pemilik dapur SPPG yang diduga penyuplai MBG ke SMKN 3 Payakumbuh di kawasan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, hingga berita ini diturunkan hanya memilih bungkam dan tidak menanggapi serta mengklarifikasi pertanyaan dari awak media.
Sementara itu maraknya polemik persoalan MBG di banyak kawasan membuat BGN gerah. Pihak Badan Gizi Nasional tersebut menuturkan banyaknya persoalan serta masslah yang timbul ke permukaan terkait pemyuplaian makan bergizi gratis dengan adanya temuan dugaan keracunan siswa dan guru di berbagai wilayah akibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) banyak yang tidak menerapkan standar operasional prosedur (SOP).
Ketua BGN, Dadan Hidayana dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/25) kemaren, mengatakan banyak kasus kejadian dalam 2 bulan terakhir terkait persoalan MBG dan setelah dilakukan identifikasi rata rata terjadi masalah akibat tidak mematuhi SOP yang telah diterapkan, bebernya.
Ia mencontohkan banyaknya temuan yang terjadi di SPPG soal pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku yang seharusnya H-2 akan tetapi banyak yang beli di H-4. kemudian proses masak sampai pengiriman ada yang lebih 6 jam. Padahal harusnya tidak lebih dari 4 jam, sambungnya.
Dadan mengaku telah memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar SOP terutama yang menimbulkan kegaduhan. Dapur mereka untuk sementara ditutup sampai dilakukan evaluasi layak atau tidaknya SPPG tersebut beroperasi kembali. Selain itu dirinya juga mengungkapkan agar masyarakat jangan ragu ragu melaporkan jika ditemukan berupa kejanggalan yang terjadi di SPPG terkait pengolahan bahan baku hingga penyuplaian MBG, jelasnya mengatakan.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Wakil Ketua BGN Naiek S Deyang, Wakil Badan Gizi Nasional yang juga merupakan mantan seorang wartawati tersebut juga membeberkan kegerahannya terkait banyaknya temuan masalah di lapangan akibat banyak SPPG yang tidak menerapkan SOP yang diberlakukan.
Menurutnya kejadian yang ditimbulkan belakangan ini akibat 80 persen SOP yang banyak tidak dipatuhi baik oleh mitra maupun tim sendiri di dalam, ungkapnya.
Dirinya mengungkapkan sejak September 2025 berdasarkan data BGN, dari jutaan siswa penerima manfaat ada setidaknya ada 2200 lebih yang menjadi korban, entah itu keracunan atau persoalan lain. Atas peristiwa tersebut pihaknya tidak ingin kejadian berulang dan berjanji akan memperbaiki kesalahan kesalahan yang terjadi.
Naniek juga membeberkan 40 SPPG telah ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan akibat melanggar SOP dan penyebab dari insiden keracunan, ujarnya. Selain itu dirinya juga menjelaskan jika BGN telah mengeluarkan surat untuk mitra SPPG agar melengkapi Sertifikat Layak Higenis dan Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat air layak pakai.
Jika terhitung sejak satu bulan surat himbauan tersebut seluruh mitra SPPG di Indonesia tidak mematuhi dan melengkapinya maka dapurnya akan ditutup, pungkasnya mengatakan. (*/A/rdk)
