Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian

- Editor

Senin, 11 Agustus 2025 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta || Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa alokasi anggaran program Sekolah Rakyat untuk tahun anggaran 2025 jumlahnya mencapai Rp7 triliun. Anggaran ini tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tetapi juga tersebar di kementerian lainnya.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Sekolah Rakyat pada tahun 2026 akan meningkat signifikan dibandingkan alokasi pada tahun 2025 seiring dengan penambahan jumlah sekolah rakyat.

“Anggarannya naik signifikan. Tahun ini sekitar Rp 7 triliun, tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Sri Mulyani, dilansir dari Infopublik, Senin (11/8/2025).

Baca Juga :  Per Agustus 2025, 21 Jenis Penyakit Ini Tidak Lagi Ditanggung BPJS Kesehatan

Menurutnya, penambahan anggaran ini akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus mendatang, bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam sidang tahunan di DPR.

Peningkatan anggaran tersebut dipicu oleh rencana penambahan jumlah Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Pada 2025, pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 159 Sekolah Rakyat. Tahun depan, jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 200 sekolah.

Baca Juga :  Program 3 Juta Rumah Diharapkan Jadi Tonggak Penting Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat

“Fasilitas yang dibiayai anggaran ini termasuk operasional, gaji guru, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan laptop untuk siswa,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 15.000 laptop untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.

“Sekitar 9.700 unit akan dibagikan pada tahap pertama, yang rencananya dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2025,” ungkap Mensos. (*/)

Berita Terkait

Wali Kota Payakumbuh Terima UHC Awards 2026 Kategori Madya
MK Patahkan Kriminalisasi Pers: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana
Demokrat Tegaskan Langkah Hukum Bukan Anti-Kritik, Jemmy Setiawan: Ini Pendidikan Politik, Bukan Pembiaran Fitnah
Presiden Prabowo Lantik Putra Asal Tanah Datar Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN
Zigo Rolanda: Komisi V DPR RI dan Mitra Kerja Sukses Perjuangkan Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur di Daerah
Viral! Anggota DPR Cindy Monica Disentil Jerome Polin Lantaran ke Luar Negeri saat Masyarakat Demo
H. Benny Utama, S.H., M.M. Mengucapkan Dirgahayu Ke 80 Republik Indonesi
Ketua DPW PAN Sumbar Puji Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR

Berita Terkait

Rabu, 28 Januari 2026 - 10:31 WIB

Wali Kota Payakumbuh Terima UHC Awards 2026 Kategori Madya

Selasa, 20 Januari 2026 - 10:37 WIB

MK Patahkan Kriminalisasi Pers: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana

Jumat, 9 Januari 2026 - 23:03 WIB

Demokrat Tegaskan Langkah Hukum Bukan Anti-Kritik, Jemmy Setiawan: Ini Pendidikan Politik, Bukan Pembiaran Fitnah

Rabu, 8 Oktober 2025 - 20:57 WIB

Presiden Prabowo Lantik Putra Asal Tanah Datar Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN

Jumat, 12 September 2025 - 22:48 WIB

Zigo Rolanda: Komisi V DPR RI dan Mitra Kerja Sukses Perjuangkan Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Berita Terbaru

Payakumbuh

Capt. Harmen: Pers Harus Jadi Penjaga Akal Sehat Bangsa

Selasa, 3 Feb 2026 - 16:39 WIB

Lima Puluh Kota

Alia Efendi: Pers Harus Berdiri Tegak, Bukan Sekadar Menyampaikan

Senin, 2 Feb 2026 - 10:49 WIB

Lima Puluh Kota

David Fery Andrio: Pers Sehat Penopang Demokrasi dan Ekonomi Daerah

Minggu, 1 Feb 2026 - 13:17 WIB