Gencatan Senjata Langkah Penting Pulihkan Situasi Kemanusiaan di Palestina

- Editor

Sabtu, 18 Januari 2025 - 23:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, — Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani pada hari Kamis (16/1/2025) menyampaikan telah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang akan berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025.

Menanggapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan menyambut gembira dan menyebut kesepakatan gencatan tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina.

“Situasi kemanusiaan di wilayah Gaza Palestina sudah sangat buruk, setiap hari pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel terus berlangsung. Pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina, tetapi juga seluruh warga dunia yang sudah menantikan hadirnya kedamaian di Palestina. Hal terpenting dengan adanya gencatan senjata ini, segera dipulihkan situasi kemanusiaan di Gaza. Ini kondisi yang sangat mendesak, seluruh bantuan internasional bisa segera masuk ke gaza dan menyelamatkan warga Palestina di sana,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Baca Juga :  China's Growing Influence in International Politics: Implications for the World Order

Lebih lanjut, Sukamta berharap seluruh pihak terutama Israel dan Hamas memegang komitmen terhadap tahapan gencatan senjata yang telah disepakati hingga terwujud gencatan senjata secara permanen.

Politisi Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif mengawal terlaksananya tahapan-tahapan gencatan senjata tersebut.

Baca Juga :  Didampingi Bupati Safni, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Bersama Titiek Soeharto Buka Kegiatan Gelar Karya Perhutanan Sosial

“Pemerintah Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam mengawal proses perdamaian di Palestina. Pemerintah Indonesia dapat menginisasi diselenggarakannya sidang istimewa OKI. Tentu ada baiknya pemerintah Indonesia berkomunikasi terlebih dahulu dengan Qatar dan Mesir yang terlibat langsung memediasi gencatan senjata,” terang Sukamta.

Sidang istimewa OKI, lanjutnya, secara spesifik bisa membuat kesepakatan peta jalan pemulihan Palestina, dalam jangka pendek dari sisi pemulihan situasi kemanusiaan.

“Jangka panjangnya setelah tercapai gencatan senjata permanen, terkait dengan pemulihan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi dan pemerintahan di Palestina,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini. (rdn)

Berita Terkait

Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Satu Unit Mobil hingga Properti usai Geledah Kantor Kemenag
Program 3 Juta Rumah Diharapkan Jadi Tonggak Penting Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat
Jadi Sorotan! Gubernur DKI Lantik 59 Pejabat Esselon II, 20 Diantaranya Lolos Berkat Intervensi Politik
Australia dan Selandia Baru Siap Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September Mendatang
Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian
Per Agustus 2025, 21 Jenis Penyakit Ini Tidak Lagi Ditanggung BPJS Kesehatan
Wakil Gubernur DKI Rano Karno Ziarah ke Makan Pahlawan Tuanku Imam Bonjol di Desa lotta Manado
Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Sebagai Hari Libur Tambahan

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:38 WIB

Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Satu Unit Mobil hingga Properti usai Geledah Kantor Kemenag

Selasa, 12 Agustus 2025 - 22:36 WIB

Program 3 Juta Rumah Diharapkan Jadi Tonggak Penting Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat

Selasa, 12 Agustus 2025 - 11:04 WIB

Jadi Sorotan! Gubernur DKI Lantik 59 Pejabat Esselon II, 20 Diantaranya Lolos Berkat Intervensi Politik

Senin, 11 Agustus 2025 - 17:45 WIB

Australia dan Selandia Baru Siap Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September Mendatang

Senin, 11 Agustus 2025 - 16:18 WIB

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian

Berita Terbaru