Limapuluh Kota, — Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Doni Ikhlas soroti sejumlah hal dalam peringatan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota Ke-184 tahun 2025 yang digelar dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Minggu pagi 13 April 2025 digedung DPRD Kawasan Bukik Limau Kecamatan Harau.
Beberapa hal yang disoroti Politisi Golkar yang juga putra mantan Bupati Safaruddin itu, diantaranya terkait Pariwisata (Harau), Pertanian, UMKM, Infrastruktur dan berbagai hal lainnya. Menurut Ketua DPD Partai Golar Kabupaten Limapuluh Kota itu, butuh kepedulian bersama untuk menjawab berbagai semua hal/tantangan semua itu.
” Momentum Lebaran Idul Fitri 1446 H menjadi angin segar bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kunjungan wisatawan keberbagai Destinasi unggulan meningkat terutama ke Lembah Harau dan lainnya. Kunjungan itu juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat,” ucap Doni saat memberikan sambutan.
Lebih jauh ia mengatakan, selain Wisatawan, kontribusi juga datang dari perantau yang pulang kampung selama momen Lebaran. DPRD berharap terjadi lonjakan permintaan hasil UMKM dan Komoditas Pertanian lokal. Sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD diharapkan menginisiasi organisasi atau wadah komunikasi yang lebih aktif dengan perantau, agar kontribusi mereka (Perantau) bisa terkelola lebih terarah dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.
” Perlu diinisiasi organisasi atau wadah komunikasi yang lebih aktif dengan perantau, agar kontribusi mereka (Perantau) bisa terkelola lebih terarah dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” tambah anggota DPRD dua periode itu.
Beberapa kendala atau tantangan yang perlu disikapi/dijawab secara serius kedepannya menurut Ketua DPRD adalah, infrastruktur penunjang wisata yang perlu ditingkatkan, fasilitas umum yang belum lengkap, peningkatan SDM, minimnya ivent berskala nasional/Internasional serta belum adanya komitmen bersama pemangku kepentingan dalam hal Penegakkan hukum untuk pariwisata.
” Perlu komitmen bersama untuk berbagi hal, baik berupa peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, SDM serta belum adanya komitmen bersama pemangku kepentingan untuk penegakan hukum untuk Pariwisata, sehingga kerja inklusif belum terwujud yang berdampak pada belum maksimalnya pendapatan pajak dan retribusi,” tambahnya.
Ketua DPRD juga menyebut, disaat satu pihak ingin percepatan diberbagai bidang, terutama Pariwisata, sementara lainnya hanya memandang saja.
” Ada yang mau percepatan, sedangkan yang lain diam memandang saja. Padahal kita harus menegakkan aturan dan komitmen tanpa pandang bulu (Equality Before The Law),” jelasnya.
Dipenutup sambutan, Ketua DPRD mengatakan bahwa, jika semuanya pihak mampu mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan secara bersama, ia yakin kedepannya Kabupaten Limapuluh Kota akan menjelma sebagai daerah wisata unggulan.
” Jika kita mampu mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan ini secara bersama, maka saya yakin Kabupaten Limapuluh Kota akan menjelma sebagai daerah wisata unggulan di Sumatera Barat yang maju, mandiri dan menyejahterakan.” Tutupnya.
Rapat Paripurna itu juga dihadiri Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Kota, FORKOPIMDA, Tokoh Masyarakat dan Kepala OPD serta undangan. (rb)
