Padang — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) guna mendukung penanganan dan mitigasi bencana secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).
Menurut Rida, rapat koordinasi yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pemahaman daerah dalam mengelola anggaran berbasis risiko bencana.
“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, keikutsertaan Pemko Payakumbuh dalam forum tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rida juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi sebagai kunci utama agar setiap alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Dalam rakor tersebut, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan TKD.
Evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui penguatan alokasi anggaran berbasis prioritas.
“Pemko Payakumbuh berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” tegas Rida.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan mendorong efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kita optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, termasuk inspektur daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna menyelaraskan perencanaan serta penggunaan anggaran TKD di masing-masing wilayah.
