Limapuluh Kota,- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan meluncurkan Gerakan Bersama Antikorupsi di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, Jumat (16/5/2025).
Kegiatan ini ditandai dengan tiga agenda penting yakni pengukuhan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala OPD, serta pencanangan Penyelenggara Antikorupsi.
Acara yang berlangsung di aula kantor bupati tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, yang mewakili Bupati. Hadir pula unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, wali nagari, serta jajaran satuan tugas Saber Pungli yang baru dikukuhkan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menekankan bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk benar-benar menjadikan integritas sebagai budaya kerja.
“Langkah kita membangun Limapuluh Kota sudah semakin cerah. Kita ingin sepuluh tahun ke depan daerah ini bangkit dari keterpurukan. Jangan lagi kita nodai Limapuluh Kota dengan kasus korupsi atau perilaku tak terpuji lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup menyoroti pentingnya menempatkan orang-orang berkapasitas dalam struktur pemerintahan. “Kita tidak ingin lagi perangkat daerah diisi oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas. Pemerintahan yang kredibel adalah fondasi pembangunan yang sukses,” ujarnya.
Menurutnya, Korupsi dan pungutan liar bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Pembangunan tidak akan berhasil jika masih ada kebocoran anggaran, penyalahgunaan wewenang, atau pelayanan publik yang tidak bersih,” ujarnya.
Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Panitia Irwandi, Ia menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah membangun budaya integritas yang ditanamkan pada aparatur sipil negara, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Wabup Ahlul juga mengajak seluruh unsur pemerintahan, termasuk wali nagari dan bamus, untuk menjadikan fakta integritas sebagai komitmen nyata, bukan sekadar formalitas. Ia juga mengingatkan Satgas Saber Pungli agar bekerja secara profesional, cepat, tegas, namun tetap humanis dan edukatif.
“Gerakan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi gerakan kita semua. Jangan beri ruang sedikit pun pada korupsi. Mari kita buktikan bahwa perubahan dimulai dari sini,” tutupnya. (*)
