Payakumbuh, — Pimpinan komisi A,B dan C DPRD Kota Payakumbuh hadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (30/01/2025). Pada kesempatan ini hadir Wakil Ketua Komisi A H. Irman Dt. Pangulu Sati, Ketua Komisi B Hamdi Agus, ST dan Ketua Komisi C Fitrayanto, SE.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi DPRD Payakumbuh, kepala OPD se-Kota Payakumbuh, LKAAM Kota Payakumbuh, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Payakumbuh.
“Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 yang hadir. Ini merupakan cerminan rasa kebersamaan dan partisipasi kita dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk kemajuan Kota Payakumbuh,” kata Pj Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno diwakili Asisten III Setdako Payakumbuh Ifon Satria Chan.
Ia mengatakan keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintahan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.
Asisten III Setdako Ifon Satria Chan mewakili Pj.Walikota Suprayitno mengharapkan agar seluruh peserta harus memberikan saran dan masukan sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.
“Rancangan awal RKPD sudah dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan,” ujarnya.
Disampaikannya bahwa dalam masa transisi ini Pemko Payakumbuh tetap meningkatkan kinerja pemerintahan Pemerintah Kota melalui lima prioritas dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
Pertama, peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing. Kedua, peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi.
Selanjutnya peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Keempat, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Terakhir, peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya.
Disamping melaksanakan RPD, Pemerintah Kota Payakumbuh juga ikut mensukseskan 4 (empat) program unggulan dalam RPJMD provinsi tahun 2021-2026. “Terakhir rancangan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2026 harus selaras dengan prioritas nasional dan tentunya visi misi presiden terpilih,” ungkapnya.
Sementara, Dalam forum konsultasi publik tersebut, Ketua Komisi C Fitrayanto juga menyampaikan tanggapannya atas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota payakumbuh Tahun 2026. “Yang hadir di sini ibaratnya sedang bermain orkestra. Kalau sukses, iramanya menjadi nyaman,” ujarnya.
Ia berharap dengan diselenggarakannya forum konsultasi publik dapat membuat kota payakumbuh ke depan, utamanya di tahun 2026 ini lebih baik lagi. Apalagi sudah ditargetkan kenaikan beberapa indikator kinerja Pemko, seperti di antaranya indeks Pertumbuhan Ekonomi 4,94, pembangunan manusia (IPM) menjadi 81.22, indeks Tingkat pengangguran terbuka menjadi 5.21, dan Tingkat Kemiskinan mencapai angka 5,16 persen. Dan indeks Indeks Gini (ratio) 0,272 persen.
Fitrayanto dalam kesempatan itu juga mengingatkan tentang ketersediaan dan kesediaan dalam anggaran pembangunan. “Kesediaan menerima anggaran menjadi penting. Karena itu dalam forum ini pula bisa saling curhat,” tuturnya lantas tersenyum.
Usai acara, Fitrayanto menyebut sebagai lembaga legislatif, DPRD kota payakumbuh akan terus mendorong Pemko payakumbuh dalam mencapai taget kinerja pembangunan pada tahun 2026. “Tetapi ingat dalam mencapai target itu tetap jangan sampai meninggalkan hal strategis yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Fitrayanto selanjutnya berharap pula ada tindaklanjut setelah dilakukan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota payakumbuh Tahun 2026. DPRD kota payakumbuh akan pula terus melakukan pengawasan.
“Fungsi kami di dewan selain budgeting dan legislasi juga controlling. Kami tentu akan mengawasi tindak lanjutnya,” tandasnya.
Dikesempatan yang sama Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal mengatakan bahwa FKP yang dilaksanakan ini untuk menyempurnakan Ranwal RKPD sehingga seluruh isu strategis dapat tertampung.
“Tentu hal ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan tentunya harus merujuk kepada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029,” ungkapnya.(rb)
