Warga Usir Wakil Bupati Padang Pariaman di Kapalo Hilalang: Konflik Lahan yang Tak Kunjung Usai

- Editor

Sabtu, 13 September 2025 - 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang Pariaman || Warga Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengusir Wakil Bupati, Rahmat Hidayat yang datang untuk berdialog terkait pembebasan lahan Tarok City pada Jumat, 12 September 2025 di Kantor Wali Nagari.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati hadir untuk membuka dialog dengan masyarakat, namun suasana langsung memanas. Warga berteriak menolak dan meminta wakil bupati meninggalkan nagari Kapalo Hilalang.

Warga menilai kehadiran itu hanya formalitas dan tidak menyentuh substansi tuntutan mereka, yakni mencabut SK serta pengembalian lahan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Amankan 100 Kg Ganja, BNNP Sumbar – BNN Payakumbuh Grebek Rumah di Koto Tangah

“Kami sudah lama menyuarakan penolakan. Jadi waktu beliau datang, warga langsung bereaksi,” ucap Kepala Korong Taratak Oky Ariadi saat dihubungi oleh Langgam.id. Sabtu (13/09/2025).

Kemudian ia melanjutkan  beberapa hari sebelum insiden, sejumlah pihak dari unsur nagari, perangkat daerah, hingga TNI sudah sempat meninjau lokasi. Dalam inspeksi itu, kata Oky, ditemukan perbedaan antara titik lahan yang tertera dalam dokumen dengan kondisi lapangan.

“Perbedaan titik lahan ini memperkuat kecurigaan kami, karena tidak transparansi,” katanya.

Warga juga menyampaikan kekecewaan karena hingga kini belum ada tanggung jawab sosial dari pihak yang memanfaatkan lahan, termasuk CSR yang dijanjikan. “Pemerintah tidak menghargai kami. Kami masyarakat nagari sebagai pemilik sah tanah ulayat,” katanya.

Baca Juga :  Korban Kebakaran Mendapat Bantuan Modal Usaha dari Baznas Kota Payakumbuh

Hingga kini, kondisi di Kapalo Hilalang masih kondusif meski penuh ketegangan. Warga berencana melanjutkan aksi protes ke DPRD dan kantor Gubernur Sumbar. Mereka menuntut agar SK yang dianggap bermasalah dicabut dan lahan dikembalikan kepada masyarakat.

“Kami akan terus memperjuangkan hak rakyat. Jika pemerintah tidak mau mendengar, kami siap melakukan aksi lanjutan ke tingkat provinsi,” ujar Oky. (rdk)

Berita Terkait

2026, Ditargetkan Baznas Padangpariaman Himpun Dana Zakat Rp15 M

Berita Terkait

Sabtu, 13 September 2025 - 20:55 WIB

Warga Usir Wakil Bupati Padang Pariaman di Kapalo Hilalang: Konflik Lahan yang Tak Kunjung Usai

Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:17 WIB

2026, Ditargetkan Baznas Padangpariaman Himpun Dana Zakat Rp15 M

Berita Terbaru

Lima Puluh Kota

Lebaran 1447 H, H. Yos Sariadi Ajak Masyarakat Kembali ke Fitrah

Rabu, 18 Mar 2026 - 16:16 WIB

Payakumbuh

Sebut Wartawan Bodrex, Oknum LSM Ngaku Wartawan Dipolisikan

Selasa, 17 Mar 2026 - 15:50 WIB