SIJUNJUNG || Keputusan Komisi III DPR RI yang menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Organisasi kemasyarakatan dan tokoh pemuda menilai keputusan tersebut penting untuk menjaga kewibawaan institusi kepolisian serta memastikan stabilitas sistem keamanan nasional.
Keputusan itu dihasilkan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Penegasan posisi Polri dinilai sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjaga kemandirian dan efektivitas institusi penegak hukum, sekaligus memastikan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan tanpa intervensi kepentingan sektoral.
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sijunjung, Fadhlur Rahman Ahsas, menyatakan bahwa keputusan DPR RI tersebut mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan kelembagaan Polri di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Menurutnya, perubahan struktur kelembagaan yang tidak matang justru berpotensi menghambat agenda reformasi internal yang tengah berlangsung di tubuh Polri.
“Polri membutuhkan penguatan institusi, bukan perubahan struktur yang dapat melemahkan sistem komando. Dengan tetap berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki ruang yang lebih optimal untuk berbenah dan meningkatkan profesionalisme,” ujar Fadhlur, Senin (2/2/2026).
Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ombilin Politik Centre, Fauzaki Aulia, bersama jaringan Gusdurian Kabupaten Sijunjung, Yose Rizal. Ia menegaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari semangat reformasi yang pernah diperjuangkan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid.
“Gagasan Gus Dur adalah menjadikan Polri sebagai alat negara yang profesional dan independen. Karena itu, posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan pilihan tepat agar institusi kepolisian tidak terseret kepentingan sektoral,” katanya.
Para tokoh masyarakat dan pemuda di Kabupaten Sijunjung berharap keputusan Komisi III DPR RI tersebut dapat menjadi momentum percepatan Reformasi Polri yang lebih substansial. Reformasi tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas institusi.
Dengan struktur kelembagaan yang tetap kuat dan jelas, Polri diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional serta mempertahankan kepercayaan publik secara berkelanjutan.(rdk)
